Ada Rp5,1 Triliun RAPBN Tak Punya Payung Hukum, SAH: Jangan Ambil Keputusan...

Ada Rp5,1 Triliun RAPBN Tak Punya Payung Hukum, SAH: Jangan Ambil Keputusan yang Langgar UU

SHARE

Jakarta – Komisi X DPR RI menolak Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) sebesar Rp1,6 triliun yang dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingat kebijakan tersebut tidak sesuai aturan yang ada.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) usai rapat dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018) kemarin.

“Setelah melihat pemaparan Menristek Dikti, sangat kita sayangkan di Kemenristek Dikti ada anggaran sarana dan prasarana Rp1,6 triliun yang akan dipindahkan ke Kementerian PUPR. Kita sudah tahu UU telah menata bahwa Kemenristek Dikti itu ada tugas dalam pembelajaran dan sarana prasarana,” jelas SAH.

“Kita tak setuju dan menolak kususnya fraksi gerindra karena pengalihan ke pupr belum memiliki payung hukum. Kita kasian Kemenristek Dikti yang harus menyelenggarakan bagaimana eka darma perguruan tinggi itu ada harus berjalan, tiba-tiba dipindahkan di PUPR. Ini perlu kehati-hatian kita semua,” sambungnya.

SAH menyingatkan pihak pemerintah berhati-hati dalam mengajukan anggaran untuk dibahas bersama di DPR. Mengingat rancangan anggaran dari pemerintah harus tetap mengacu pada aturan yang ada.

“Jangan mengambil keputusan apapun yang melanggar UU. Ini tak hanya terjadi Kemenristek Dikti tapi juga terjadi di kemendikbud sebesar Rp3,55 triliun, dana di sana. Kalau ditotalkan semua berapa?,” terang SAH.

“Sebelum adanya payung hukum yang jelas, maka kami tak bisa menerima anggaran tersebut. Ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat tahu bahwa tidak boleh melakukan RAPBN yang bukan domainnya PUPR malah diambil dari hak Kemenristek Dikti,” tutup politisi Gerindra ini. (S3)

Baca juga :   Blok Masela Dibangun Di Darat, Presiden Jokowi : Akan Berikan Dampak Besar

 

Facebook Comments