ADD Tak Kunjung Cair, Asosiasi 5017 Desa Undang Pejabat Pusat ke Yahukimo

ADD Tak Kunjung Cair, Asosiasi 5017 Desa Undang Pejabat Pusat ke Yahukimo

BERBAGI

PAPUA – Ketua Asosiasi Kepala Kampung se-Kabupaten Yahukimo Eneas Asso undang pejabat pusat ke Yahukimo, Papua menyaksikan langsung derita masyarakat desa yang mengalami keterlambatan pencairan dana Desa dari tahap I, hingga tahap II. Aneas minta pemerintah mendorong pemerintah Yahukimo segera mencarikan dana tersebut.

Menurut Eneas, leletnya pencairan dana desa tersebut menjadi perhatian serius seluruh rakyat Yahukimo. Banyak pegawai di desa yang tidak mendapatkan gaji untuk membiayai anaknya selama 6 bulan terakhir ini.

Bahkan, menurut Aneas, pihak pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Republik Indonesia (Kemendagri) bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa telah turun tangan menyelesaikan hal tersebut. Namun, belum juga memperlihatkan ada tanda-tanda segera dicairkan.

“Tujuan agar dapat segera menangkapi masalah keterlambatan proses pencairan Dana Covid 19, Dana Desa dan Honor di Kabupaten Yahukimo, Papua ini. Belum terrealisasinya dana-dana itu hingga saat ini sehingga kami di desa-desa belum bisa melaksanakan program di tingkat Desa atau kampung,” kata Aneas pada Lintas Parlemen, Papua, Jumat (17/9/2019).

Aneas juga menanggapi soal transfer Dana Desa yang diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menangani Covid 19 di Yahukimo sebesar 144,1 M atau 35 persen sudah ada direkening Desa. Tapi, hingga saat belum direalisasikan dan itu berdampak pada pembangunan kampung tak berjalan efektif di Yahukimo, Papua.

“Untuk tahun 2021 APBDesa penyerapannya anggarannya tinggal 3 bulan lagi, di Kabupaten Yahukimo itu kondisi geografis iklim yang sangat sulit terjangkau sehingga itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Transportasi darat sangat sulit. Kabupaten Yahukimo memiliki 51 distrik dan tiga dari distrik melalui jalan darat yakni distrik Dekai, Distrik Kurima serta Distrik Seredala. Dan 49 distrik mengunakan transportasi udara. Ini tidak dipikirkan secara professional, konsisten serta struktur tapi mereka hanya mementingakan kepentingan politik praktis,” papar Aneas.

Aneas mendesak Bupati Yahukimo terpilih Didimus Yahuli segera melakukan pencairan dana yang ada sesuai waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

“Maunya kita pemerintah daerah (Yahukimo) sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mestinya patut dan mentaati kebijakan pemerintah pusat, tidak bisa mengabaikan aturan di atasnya,” terangnya.

Aneas mengungkapkan, persoalan di Yahukimo bukan hanya persoalan dana desa yang belum disalurkan ke desa-desa tapi juga terkait Pilkades juga bermasalah. Padahal proses pilkades sudah selesai. Sementara Didimus Yahuli tidak mengakui eksistensi kepala desa yang terpilih se-Kabupaten Yahukimo. Bupati terpilih ingin digelar Pilkades ulang.

“Di Yahukimo telah digelar Pilkades dan sudah pengambilan sumpah janji dari 5017  Kepala Kampung dengan surat Keputusan Bupati Nomor 147 pada tanggal 25 Maret tahun 2021, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Aneas.

“Yang menjadi masalah kemudian, Bupati Kabupaten Yahukimo sekarang, tidak pernah mau mengakui Nomor SK 147 itu. Dan ini menjadi pokok permasalahan kemudian di Yahukimo. Bahkan rencananya, mereka ingin Pilkades lang tanpa tanpa pemberhentian nomor SK 147 tersebut,” sambungnya.

Atas tuntutan itu, oleh Tim Asosiasi (5017) Kepala Kampung Se-Yahukimo menggelar demo sebanyak 13 kali dan 15  kali Audiensi ke Bupati Didimus Yahuli, DPRD Yahukimo, Kepolisian Yahukimo, dan Kepala Bank Papua Cabang Yahukimo sejak bulan Juli-september 2021.

“Tuntutan kita ini, belum direspon juga oleh pemerintah. Mereka mementingkan politik daripada membangun desa. Kami juga sempat menyurati DPR RI, dan Kemendagri. Mereka sudah membalasnya tapi hingga saat ini tidak ditindak lanjuti atau diabaikan oleh Bupati Yahukimo Bapak Didimus Yahuli,” tegas Aneas.

“Kami bersama Asosiasi 5017 Kepala Kampung Se-Yahukimo meminta kepada semua pihak di pusat seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Dirjen Bima Pemerintah Desa, Menteri Keuangan, Menteri PDT, Anggota DPR Dapil Papua, KPK, Polda Papua yang bagian Tipikor melihat kasus ini ke langsung Yahukimo melihat nasib 5017 rakyat di desa Yahukimo,” pungkasnya. (HMS)

Facebook Comments