Adies Kadir Jangan Munafik, Justru Airlangga yang Melanggar Kesepakatan

Adies Kadir Jangan Munafik, Justru Airlangga yang Melanggar Kesepakatan

SHARE
Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi
Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

Oleh: Sirajuddin Abdul Wahab, Jubir Bamsoet / Fungsionaris Partai Golkar

Sikap Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI, Adies Kadir yang menilai pernyataan yang mengatakan bahwa Bamsoet melanggar kesepakatan, suatu hal yang kurang tepat, dan cenderung bersikap munafik.

Kita semua tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan dengan Bambang Soesatyo, sehingga itu dia sangat mengetahui tentang kebenaran-kebenaran dalam pertemuan tersebut. Dan apa yang diungkapkan Bambang Soesatyo ke publik tentang beberapa fakta, bahwa kesepakatan dirinya dengan Airlangga, hanya Bamsoet, Airlangga dan Tuhan yang tau, seharusnya diluar dari itu tidak ada yang bisa membantah apalagi menyampaikan ke publik sesuatu hal yang berkaitan dengan ada dan tidaknya kesepakatan tersebut.

Sedangkan yang kami Tim Bamsoet pahami tentang kesepakatan antara Bamsoet dan Airlangga, dimana Bambang Soesatyo bersedia ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR RI dan mendukung kebijakan Ketua Umum untuk melaksanakan Munas pada bulan Desember 2019 nanti.

Cara pandang Adies Kadir yang terlalu permisif, dengan memaknai kesepakatan yang dilakukan oleh Bamsoet untuk mendukung Airlangga menjadi Ketua Umum kembali, dan Bamsoet dia anggap mundur sebagai Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kontestasi pada Munas Desember 2019. Adapun “gentlemen agreement”, yang disampaikan oleh Bamsoet, merupakan komitmen secara kesatria bahwa kita dihadapkan pada situasi bangsa dan negara dalam situasi kegaduhan politik, yang bisa berdampak pada tahapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kondisi politik tersebut mengharuskan kedua belah pihak dan seluruh elit Partai Golkar harus ikut menciptakan situasi politik yang kondusif, sehingga Bamsoet sebagai Calon Ketua Umum, yang juga dalam posisi Ketua DPR RI saat itu harus mengambil keputusan politik untuk “cooling down”. Justru sikap kenegarawan yang diambil oleh Bamsoet harus kita apresiasi, karena Bamsoet lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Dalam masa “cooling down” yang diputuskan oleh Bamsoet, disampaikan syarat-syarat yang harus juga dipenuhi Airlangga, yaitu Airlangga harus “merangkul” para pendukung Bambang Soesatyo terutama dalam penyusunan AKD (Alat Kelengkapan Dewan), sayangnya apa yang disepakati tersebut tak kunjung terlaksana, justru yang terjadi bukanlah rekonsiliasi melainkan dekonsiliasi.

Dimana Airlangga justru menggusur para pendukung Bambang Soesatyo, baik pada posisi AKD (Alat Kelengkapan Dewan), sampai dengan posisi tenaga ahli Fraksi Golkar ikut kena imbas, siapapun yang terindikasi tidak pro Airlangga, maka tidak ditempatkan pada pimpinan komisi atau pada anggota komisi yang diharapkan, serta dicoret dari tahapan seleksi tenaga ahli Fraksi Partai Golkar.

Politik belah bambu yang diperankan Airlangga dan kelompoknya, berlanjut sampai dengan penyusunan kepanitian Munas Partai Golkar, hampir banyak pendukung Bamsoet tidak di akomodir dalam kepanitiaan, malah yang bukan pengurus DPP Partai Golkar banyak bercokol dalam kepanitiaan lantaran menjadi pendukung Airlangga, apakah dengan perilaku tersebut kita bisa berkomitmen dengan orang-orang yang munafik dalam perilaku politik??

Hentikan perilaku tuding menuding dan kemunafikan, tidak baik bagi masa depan Partai Golkar. Berikan pendidikan politik yang baik pada kader dan seluruh rakyat indonesia, tradisi demokrasi yang tumbuh berkembang dalam tradisi Partai Golkar jangan dibunuh, hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.

 

Facebook Comments