Adies Nilai Kualitas Pelaksanaan Haji Indonesia perlu Ditingkatkan Secara Signifikan hingga Naik ke Grade B
JAKARTA – Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur I Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menilai kualitas pelaksanaan ibadah haji Indonesia perlu ditingkatkan secara signifikan hingga naik ke grade B. Tujuan Adies, agar Indonesia tidak terus dipandang rendah oleh Pemerintah Arab Saudi.
Menurut Adies, saat ini Indonesia masih masuk kategori layanan haji grade D. Padahal, keinginan Adies, dengan penataan yang baik pelayanan haji Indonesia hisa naik ke grade B.
“Haji Indonesia sebenarnya bisa naik ke grade B. Sekarang ini kita masih dianggap grade D, jadi pemerintah Saudi pun menganggap kita remeh,” kata Adies kepada wartawan di Mina, Makkah, Sabtu (7/6/2025) lalu seperti dikutip situs DPR RI
Wakil Ketua Umum DPP Partau Golkar ini mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya posisi Indonesia dalam sistem layanan haji internasional adalah struktur pembiayaan yang belum efisien dan penataan teknis yang masih lemah. Ia mencontohkan, durasi penyelenggaraan haji selama ini selalu dipatok 40 hari tanpa perhitungan ulang yang berbasis kebutuhan aktual.
“Padahal bisa dihitung ulang—apakah cukup 29 atau 31 hari saja. Pengurangan hari itu bisa memangkas biaya cukup signifikan. Ini penting agar biaya haji efisien dan layanan meningkat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ketua Umum DPP Ormas MKGR menekankan pentingnya pengaturan keberangkatan, penyesuaian jumlah hari di tiap lokasi ibadah (seperti Makkah, Mina, dan Muzdalifah), serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Dengan cara ini, anggaran bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Saat ditanya soal kemungkinan pembentukan Pansus Haji Jilid II, Adies menyatakan lebih memilih pendekatan dialog antara DPR dan pemerintah, terutama dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus sampai ke Pansus? Saya yakin Presiden Prabowo juga ingin agar rakyatnya berhaji dengan nyaman, aman, dan bahagia serta kembali dengan haji yang mabrur,” ucapnya.
Lebih lanjut Adies menegaskan, selama ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR, penataan sistem haji nasional bisa dilakukan tanpa harus melibatkan konflik politik.
“Ini urusan agama, semua bisa dirembukkan. Kalau urusan politik, baru sulit dirembukkan,” pungkasnya.
