Ambil Hak Warga: Komisi III DPR Geram dan Tantang Pengembang Sentul City

 Ambil Hak Warga: Komisi III DPR Geram dan Tantang Pengembang Sentul City

JAKARTA – Politisi Partai Golkar yang saat ini duduk di Komisi III DPR RI Supriansa angkat suara terkait kasus sengketa lahan antara warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  dengan pihak pengembang Sentul City. Supriansa minta kasus itu segera diselesaikan.

“Kami dengar kasus jadi sedih, miris karena hak rakyat dirampas. Dan kasus ini mencerminkan hukum di Indonesia belum berpihak pada rakyat khusus rakyat yang tergolong kaum lemah,” kata Supriansa pada Lintas Parlemen, Sabtu (19/3/2022).

Seperti diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir berjanji pihaknya akan membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan konflik pertahanan Sentul City di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  Kamis (17/3/2022).

Keputusan itu diambil usai dirinya bersama rombongan mengunjugi Desa Bokong untuk mendengarkan suara rakyat terkait aduan warga saat berkonflik lahan dengan pihak Sentul City. Rencananya, Komisi III DPR RI akan memanggil Sentul City untuk mendalami atau meminta keterangan terkait persoalan tersebut.

Supriansa mengungkapkan, warga setempat beberapa kali mengaku ke Komisi III DPR bahwa haknya atas tanahnya telah  diambil paksa dengan intimidasi serta teror dari orang ‘bayaran’ pihak pengembang Sentul City.

Mendengar langsung keluhan warga, anggota Komisi III DPR RI, Supriansa mengaku miris. Terlebih saat warga sudah puluhan tahun tinggal di lahan tersebut namun kini digusur paksa oleh Sentul City.

“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam, buat saudara-saudara kita di Bojong. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh mereka yang merampas hak mereka. Padahal, sudah puluhan tahun lamanya tinggal di lahan itu tapi kenapa mereka digusur paksa oleh pihak pengembang Sentul City,” jelasnya dengan mata berkaca-kaca, ingin meneteskan air mata karena sedih melihat derita rakyat Bojong.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II ini tidak pernah menyangka masih ada praktik perampasan lahan secara paksa di era saat ini. Apalagi, lanjutnya, Indonesia sudah merdeka di usia ke-76 tahun tapi masih banyak rakyat yang terjajah.

“Sedih saya. Setelah saya tahu dan mendengarkan semua penjelasan warga, kami sangat miris, menyayat hati.  Kami sebagai wakil rakyat, saat hadir di lokasi mendengarkan semuanya hanya bisa berjuang membela hak mereka sebisa kami yang telah dirampas. Bagi kami di Komisi III DPR, hal seperti ini tidak patut terjadi saat negara yang lama sudah merdeka,” jelas Supriansa.

Tak hanya itu, ia heran dengan sikap aparat penegak hukum yang sewenang-wenang menangani kasus sengketa tersebut. Sejatinya, sambungnya, polisi mendengar keluhan warga.

“Saya juga mendapat informasi, saat warga melaporkan tindakan intimidasi yang dialaminya dari pihak pengembang. Laporan warga tidak diindahkan atau tidak diterima laporan yang dibuat warga oleh polisi,” terang Supriansa.

“Saya juga heran, kenapa warga yang ditangkap polisi. Semestinya,yang ditangkap yakni pihak yang mengakui HGB ini yang ditangkap oleh polisi karena bikin gaduh, bikin masalah di lokasi itu. Padahal,  tak ada lagi yang kebal hukum di negara ini setelah Indonesia merdeka,” sambungnya.

Untuk itu, Supriansa meminta warga yang sempat mengadu nasibnya ke Komisi III DPR untuk mengungkapkan semua fakta-faktanya dialamainya ke publik agar semua tahu dan terbuka lebar apa yang sedang terjadi di Sentul City.

“Jika ada faktanya, tolong perlihatkan ke kami di Komisi III DPR. Kita mau lihat,  yang mana di sini (warga vs pengembang)  lebih kuat, aturan hukum atau orang kuat,” tegas Supriansa.

Dengan suara meninggi, ia menyampaikan rasa keprihatinan besar pada masalah ini.  Ia ingin agar kedzaliman pada rakyat kecil di negeri di akhir sehingga siapapun bisa hidup berdampingan tanpa melihat status sosial ekonomi sesorang.

“Dan tunjukkan ke kami,  siapa yang kebal hukum di negeri yang sudah merdeka ini? Pihak Sentul City? Atau siapa, tolong sebut namanya dan kasih videonya ke kami di Komisi III DPR. Karena bagi kami, tak bisa pelaku pidana melakukan apapun di negeri ini, jika dibiarkan akan tumbuh namanya hukum rimba. Maka muncul siapa yang kuat maka itu yang berkuasa di negeri ini dan ini tak boleh terjadi lagi,” papar Supriansa. (HMS)

Digiqole ad

Berita Terkait