Arsul Sani Serap Aspirasi Warga NU: Perlunya Negara Dekat dengan Pesantren

Arsul Sani Serap Aspirasi Warga NU: Perlunya Negara Dekat dengan Pesantren

SHARE

BATANG – Anggota MPR RI sekaligus Ketua Harian Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani  baru menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari kaum perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang bertempat di Kantor PC NU Pemalang. Sebelumnya, Arsul juga berhasil menggelar dialog publik dalam rangka program Sosialisai 4 Pilar MPR.

Hadir pada kesempatan tersebut, para Pimpinan PC Muslimat NU Pemalang, hadir juga para pimpinan Muslimat NU dari seluruh kecamatan di  KabupatenPemalang. Para hadirin umumnya pengasuh madrasah diniyah putri dan taman pendidikan Qur’an di daerahnya masing-masing. Juga hadir Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PC NU Pemalang, K.H. Mustafa KS dan K.H. Mukhlasin.

“Pada umumnya aspirasi dan masukan yang disampaikan adalah terkait masih minimnya kehadiran negara terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mulai dari pesantres, madrasah diniyah, TPQ, dsb-nya. Bahkan banyak lembaga ini yang tidak tersentuh dengan perhatian pemerintah setelah Indonesia merdeka lebih dari 73 tahun,” kata Arsul menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Peserta antusias mendengarkan pemaparan Arsul Sani  saat menyelenggar pertemuan dengan tokoh masyarakat dari kaum perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang bertempat di Kantor PC NU Pemalang. (foto: pribadi)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini mengaku, dirinya lebih banyak mendengarkan aspirasi dan usulan juga menjawab berbagai pertanyaan dari perwakilan Muslimat NU yang hadir.

“Padahal ketika ada persoalan-persoalan seperti radikalisme yang disebarkan melalui paham-paham keagamaan yang radikal dan baru dibawa dari luar negeri. Maka Pemerintah mengajak para tokoh agama lokal termasuk yang dari kaum perempuan untuk berada di garis terdepan, menanggulanginya (paham radikal itu),” jelas Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

Ke depannya, pinta Arsul, Pemerintah jangan hanya sekedarnya saja memperhatikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dibanding dengan perhatian thd lembaga pendidikan umum.

Menjawab itu semua, Arsul menyampaikan untuk mengikat Pemerintah kedepan, maka Fraksi PPP DPR RI menginisiasi RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Baca juga :   Milad Ke-13, PKS Minta Doa dan Dukungan Agar Selalu Terdepan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

“Ini ditujukan agar landasan hukumnya makin jelas sehingga Pemerintah bisa lakukan kebijakan anggaran dan lain-lain yg tidak sekedarnya saja,” terang alumni aktivis HMI ini.

Tak hanya itu, Arsul  mengungkapkan bahwa kaum perempuan Muslimat NU di Pemalang ini kritis terhadap persoalan pendidikan keagamaan dan perhatian Pemerintah.

“Ke depan jajaran pemerintahan di pusat maupun daerah mesti meresponnya dengan baik. Jika tidak maka tingkat kepercayaan masyarakat thd pemerintah akan menurun,” pungkasnya. (H3)

Facebook Comments