‘Aturan Larang Eks Terpidana Korupsi, Narkoba dan Kejahatan Seks Nyaleg Baik untuk...

‘Aturan Larang Eks Terpidana Korupsi, Narkoba dan Kejahatan Seks Nyaleg Baik untuk Demokrasi di Indonesia’

SHARE

SURABAYA – Polemik PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual pada anak dan koruptor mendapat dukungan dan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Hal itu dianggap dapat menyehatkan kompetisi secara demokratis yang berintegritas di Indonesia. Larangan itu sehat bagi proses demokratisasi di tanah air.

Pegiat Kebijakan Publik Achmad Hidayat, menilai peraturan KPU tersebut harus didukung dan diperkuat oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memahami setiap rekam jejak calon anggota legislatif. Terlebih masyarakat bisa selektif dalam memilih calon anggota legislatif yang berstatus tersangka dugaan korupsi.

Dalam Forum diskusi pegiat Anti Korupsi di Surabaya (08/08), Achmad juga menjelaskan, Indonesia banyak pemuda yang memiliki potensi yang bisa jadi pemimpin besar.

“Walaupun belum ada keputusan hukum inkraht, apakah kita tidak punya stok calon pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas sehingga harus mendukung tersangka dugaan korupsi, pungli, dan gratifikasi,” kata Achmad seperti rilis disampaikan pada wartawan, Rabu (8/8/2018).

“Saat ini justru kita berjuang menyajikan putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk dapat kesempatan berkontribusi pada Republik ini. Kalau kita lihat di beberapa negara Asia seperti Taiwan, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan,” sambungnya.

Menurut mantan aktivis Unesa tersebut, di negara mereka sangat menjunjung etika dan nilai moral sering terjadi pengunduran diri pejabat apabila merasa tidak bisa menjalankan kewajiban atau disangkakan dengan kasus hukum.”

“Di Luar negeri masih berupa Isu dan sangkaan, seakan sudah menjadi ‘Putusan’ bahwa tidak dapat melanjutkan ke fase berikutnya,” ujar Pemuda yang akrab disapa AH ini.

Bagaimana cara menelisiknya bisa menggunakan bantuan Gawai, jejak digital pasti ada dikutip dari media mainstream?

Baca juga :   'Begini Cara PKS Menang Pemilu Secara Bermartabat'

Perkembangan demokrasi Indonesia semakin maju, sudah selayaknya diisi oleh orang yang memang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk membangun bangsa ini.

“Oleh karena itu proses politik pada 2019 harus kita jalankan sebaik mungkin dengan rasa tanggung jawab,” tgas Staf Ahli Henky Kurniadi Komisi V DPR RI tersebut. (Arianto)

Facebook Comments