Aturan Presiden Boleh Kampanye Debatebel, DPR Sarankan Revisi UU Pemilu

 Aturan Presiden Boleh Kampanye Debatebel, DPR Sarankan Revisi UU Pemilu

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di jelaskan bahwa presiden, wakil presiden sampai dengan Menteri boleh berkampanye. Setidaknya ada, tiga pasal yang mengatur presiden, wakil presiden dan menteri dibolehkan berkampanye dengan syarat tertentu.

Tiga pasal tersebut masing-masing yakni Pasal 281, 299 dan 304 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 281 mengatur presiden dan wakil presiden yang ingin berkampanye harus memenuhi dua syarat, yakni tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus izin cuti terlebih dahulu, kata Guspardi, Selasa (30/1/2024).

Berikutnya, pasal 299 UU Pemilu juga menyatakan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Sementara, menteri yang ikut berkampanye harus terdaftar sebagai tim kampanye dan namanya diserahkan ke KPU. Selanjutnya dalam pasal 304 juga dijelaskan untuk melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara, ujar Legislator asal Sumatera Barat ini.

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dapil Sumbar 2 no urut 2 ini menjelaskan khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden fasilitas negara yang melekat pada jabatannya terkait pengamanan, kesehatan dan protokoler tetap diberikan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Selama ini memang tidak pernah ada rekam jejak presiden, wakil presiden mengajukan izin cuti untuk kampanye. Sekalipun cuti, presiden dan wakil presiden akan tetap mendapatkan pengamanan dan fasilitas negara. Nah ini yang menimbulkan debatebel dimasyarakat.

Namun begitu saya meyakini bahwa Jokowi selaku presiden tidak akan menggunakan haknya untuk cuti kampanye pada Pilpres 2024. Cuti presiden sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam politik elektoral di Indonesia, ujar Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan dan penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 . Khususnya tentang apakah presiden boleh berkampanye dengan syarat tertentu. Kemudian bagaimana pula tentang kalimat, narasi berikutnya yang membuat aturan dalam pasal-pasal nantinya tidak menimbulkan pemaknaan yang menimbulkan kontrakdiktif di tengah masyarakat, pungkas anggota baleg DPR RI tersebut.

Sementara itu, anggota komisi II DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatkan meskipun aturannya ada, namun ia menilai aturan bagi presiden boleh kampanye terasa aneh dan lucu, karena Presiden izin ke dirinya sendiri. Secara etis presiden yang sudah tak bisa mencalonkan diri lagi itu mestinya netral dan menjadi guru bangsa. Hal ini, demi meningkatkan kualitas demokrasi, ungkapnya.

Berita Terkait

1 Comment

Comments are closed.