Baher Ingin Revisi Aturan BBM Subsidi Perlu Perjelas Alokasi hingga Harganya

 Baher Ingin Revisi Aturan BBM Subsidi Perlu Perjelas Alokasi hingga Harganya

JAKARTA – Bambang Hermanto (Baher) meminta pihak pemerintah memperjelas aturan terkait distribusi, alokasi hingga penentuan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer pada regulasi sedang direvisi.

Baher berharap, aturan tersebut mampu membawa perubahan secara singifikan pada pendistribusian BBM di tingkat subsidi yang hingga kini tetap bermasalah di sejumlah daerah. Baginya, aturan yang akan berlaku tersebut harus benar-benar berpihak pada rakyat di sejumlah kalangan.

“Terkait aturan subsidi itu harus benar-benar jelas seperti angka alokasi penyangkutnya, nilai subsidi, jumlah volume, harganya dan termasuk data base-nya semua perlu jelas,” kata Baher pada wartawan Lintas Parlemen, Senin (1/8/2022).

“Selain itu, juga perlu apa subsidi ini diambil dari jumlah penduduk atau jumlah kendaraan yang ada, atau bahkan sesuai hitungan yang dipunyai penelitian. Tentu angka ini perlu menjadikan dasar utama menghitung volume angka subsidi,” sambung Baher.

Sebagai informasi, pihak pemerintah sedang merevisi terkait Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mengatur pendistribusian BBM subsidi. Tujuan dari revisi ini bisa mengubah pola distribusi BBM subsudi selalu menjadi masalah bahkan langkah di sejumlah daerah.

Atas rencana itu, Baher menginginkan agar perubahan aturan baru tersebut nantinya bisa memperjelas proses pendistibusian hingga di tingkat penjualan tingkat pengecer bisa pro terhadap masyarakat biasa. Apalagi, tambahnya, komponen yang cukup penting adalah terkait harga BBM subsidi yang perlu ditungkan di Perpres tersebut.

“Semua komponen harus ditungkan dalam aturan itu. Tapi yang paling utama dari semua unsur komponen yang ada adalah soal harga perlu dituangkan pada perubahan Perpres tersebut supaya masyarakat kita bisa memperoleh kepastian terkait harga hingga di tingkat pengecer,” ujar Baher.

Politisi Partai Golkar asal Dapil Jawa Barat VIII ini dengan aturan yang baru tersebut nantinya bisa memberikan kepastian pada dunia usaha memperoleh BBM. Menurut Baher, dunia usaha perlu mendapatkan kepastian agar bisa berkembang sesuai keinginan pemerintah.

“Tentu dengan adanya kepastian dari harga-harga BBM itu, memiliki dampak pada kepastian pada kawan-kawan yang mengguluti dunia usaha. Muaranya, BBM subsidi ini hanya bisa diakses oleh kelompok berhak saja,” terang Baher.

Laporan: Tio

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait