Bamsoet Minta Aparat Siapkan Alternatif Rute Ganjil-Genap

Bamsoet Minta Aparat Siapkan Alternatif Rute Ganjil-Genap

SHARE
Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana Keluarga Besar TNI AL oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di dalam kapal selam kedalaman 250 meter di dasar laut (30/7)

JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan dirinya mendukung kebijakan membatasi akses di 13 jalan utama dengan sistem ganjil genap. Namun, diharapkan kebijakan itu diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi massal yang laik dan cukup.

Kebijakan ganjil genap yang diperluas itu ‎sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 tahun 2018. Bamsoet menilai perlu ada penguatan sosialisasi aturan tersebut. Sehingga  masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mendukung sepenuhnya demi kesuksesan terselenggaranya ASIAN Games 2018.

Namun yang lebih penting, bagi Bamsoet, Negara menyiapkan moda transportasi massal demi memenuhi kebutuhan masyarakat bertransportasi.

“Meminta Kemenhub bersama Dinas Perhubungan untuk membenahi transportasi umum, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, kondisi kendaraan, serta memperhatikan waktu mobilitas masyarakat, terutama di wilayah DKI Jakarta,” kata Bamsoet, Rabu (1/8).

Kata dia, salah satu solusi dari sistem ganjil-genap tersebut adalah dengan mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Politikus Golkar itu juga menyarankan agar Kepolisian dan Kementerian Perhubungan memberikan alternatif arah atau jalan yang efisien kepada masyarakat. Hal itu agar pelaksanaan ganjil-genap itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Prediksi Bamsoet, kebijakan ganjil genap akan membuat masyarakat akan banyak menggunakan jalur alternatif.

Untuk diketahui, kebijakan ganjil genap diperluas ke 13 jalan utama di Jakarta yang berlaku sejak 1 Agustus. Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas Kepolisian menyebar di berbagai lokasi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan itu. Setiap pelanggarnya akan ditilang. (MM)

Facebook Comments
Baca juga :   Dailami Firdaus: Perpres Tenaga Kerja Asing Bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945, Harus Dicabut...