Bangsa Kasihan, Bangsa Yang Presidennya Dipilih Korporasi
Mungkin hanya azab yang akan bisa mengembalikan bangsa ini kejalan yang benar. Mungkin ini saatnya Tuhan menurunkan azab kepada penguasa negara ini dan bukan kepada rakyat yang justru jadi korban penindasan oleh korporasi yang menguasai negara ini.
Bangsa yang ijo royo royo, gemah ripah lohjinawi, bangsa yang subur tanahnya, bangsa yang bening airnya, bangsa yang penuh matahari dan malam yang cukup untuk istirahatkan diri, nusantara yang penuh rahmat melimpah, kini berubah menjadi bangsa yang kehilangan airnya, bangsa yang kehilangan tanahnya, bangsa yang menjual rahmat melimpah kepada asing, bangsa yang tidak lagi mengenal gotong royong dan kerakyatan, bangsa yang dipaksa berkompetisi padahal tidak perlu kompetisi, bangsa yang setiap saat gaduh dan menjadi bangsa yang kehilangan rasa kemanusiaan, bangsa yang tidak lagi dipimpin oleh pemerintahan rakyat, tapi menjadi bangsa yang dikuasai oleh korporasi atau lazim disebut kapitalis atau oligarki.
Masihkan kita punya presiden? Tentu jawabannya masih punya, karena demokrasi ala korporasi sudah menghasilkan seorang Presiden bernama Joko Widodo. Tapi apakah Jokowi berasal dari rakyat? Saya menjawab tidak, entahlah jawaban yang lain.
Bagi saya, Jokowi adalah presiden dari korporasi yang menentukan pilihan, kita hanya memilih orang yang sudah dipilih korporasi atau disebut Oligarki dalam penelitian Jefry Winters. Dengan demikian, sah adanya jika Jokowi bekerja untuk korporasi bukan untuk rakyat karena pengabdiannya adalah untuk korporasi yang memilihnya. Rakyat hanya objek yang harus dieksploitasi untuk menyenangkan korporasi dan memenuhi kembali kantung uang korporasi yang tergerus saat membiayai pilihan mereka menjadi presiden atas nama demokrasi.
Saya menulis ini berdasar fakta-fakta atas jalannya pemerintahan ini sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam. Belum satupun kebijakan yang memihak kepada rakyat muncul dari rejim ini, namun puluhan bahkan ratusan kebijakan terbit memihak kepada korporasi / kapitalis atau oligarki. Dari banyak kebijakan yang muncul mari kita coba telaah beberapa saja untuk membuktikan bahwa rejim ini mengabdi kepada korporasi / kapitalis atau oligarki.
Pertama, rejim ini begitu gencar berniat membangun infrastruktur dengan dana hutangan yang nilainya hingga tahun kedua rejim ini dikisaran 1000 T lebih. Semua itu hutang yang harus kita bayar, padahal nantinya andai infrastruktur itu jadi, rakyat tidak bisa menikmatinya secara gratis tapi harus bayar. Negara memuluskan bisnis oligarki dengan tameng membangun infrastruktur yang menipu. Mestinya negara berhutang dan membangun infrastruktur yang bisa dinikmati secara gratis oleh rakyat bukan berbayar. Artinya hutang ini hanya memperkaya kapitalis saja dan memuluskan bisnisnya, seperti jalan tol berbayar, kereta berbayar dll, inilah pengabdian pertama rejim ini kepada korporasi.
Kedua, rejim ini membiarkan rakyat susah mendapatkan pelayanan kesehatan dan menjadikan BPJS sebagai mesin penyedot uang dari rakyat bahkan dari kantong orang miskin. BPJS yang melayani rakyat bagai melayani manusia yang tidak perlu diperdulikan nilai-nilai hidupnya, harus antri bahkan tidak sedikit yang meninggal dalam antrian, atau meninggal tak tertangani karena sistem BPJS memang tidak diprogram manusiawi untuk kehidupan, tapi diprogram untuk menyedot dana rakyat oleh korporasi, makanya dana BPJS pun ingin diinvestasikan ke infrastruktur. Sungguh bukti pengabdian rejim ini kepada korporasi.
Ketiga, dana rakyat yang dihimpun sebagai Ongkos Nail Haji (ONH) adalah dana yang disetorkan rakyat dengan susah payah demi memenuhi panggilan Ilahi, namun rejim ini berniat menginvestasikan dana itu kepada infrstruktur, kembali hal ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian pada oligarki. Atas nama infrastruktur korporasi itu akan menyedot dana rakyat tanpa ampun. Apa yang terjadi jika infrastruktur itu kemudian hancur atau korporasinya bangkrut? Berapa juta rakyat ini yang akan terpaksa gagal memenuhi panggilan Ilahi ke tanah suci? Andai rejim ini bersumber dari rakyat, maka tentu rejim ini akan berfikir memberangkatkan rakyanya naik haji secara gratis dari bunga ONH yang sudah terkumpul yang diperkirakan bunganya saja hampir 10T setiap tahun, artinya ada 300 ribu orang yang bisa naik haji gratis, atau setidak-tidaknya rejim ini mengurangi ONH karena tersubsidi dari bunga ONH yang ada. Tetapi demi pengabdian pada oligarki maka yang dipikirkan adalah menggunakan uang itu untuk infrastruktur.
Masih banyak bukti-bukti kebijakan lainnya yang tidak mungkin kita urai satu persatu disini karena akan terlalu panjang untuk dituliskan. Semoga rejim ini segera di azab oleh sang pencipta, supaya rakyat bangsa ini terhindar dari kehancuran akibat pengabdian rejim ini kepada oligarki.
Ferdinand Hutahaean
