Bantah Operasi Politik, Dasar Penangkapan Lukas Enembe Murni Fakta Hukum

 Bantah Operasi Politik, Dasar Penangkapan Lukas Enembe Murni Fakta Hukum

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe bukan merupakan rekayasa politik.

Mahfud menyebutkan, ada indikasi dugaan korupsi ratusan miliar rupiah di kasus Lukas sesuai laporan PPATK, ada ketidakwajaran pengelolaan uang. Sehingga penangkapan tersebut murni adanya penemuan fakta hukum.

“Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan sebagai penemuan dan fakta hukum yang ada,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

“Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK,” tambahnya.

Lebih jauh, Mahfud mengungkapkan, pada per hari ini terdapat pemblokiran terhadap rekening Lukas Enembe sebesar Rp71 miliar. Bahkan kasus Lukas Enembe ini telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahkan, lanjut Mahfud, pihaknya pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua yang di dalamnya termasuk kasus Lukas Enembe. Untuk itu ia mengimbau agar Lukas Enembe segera memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh KPK.

“Pada saat ini saja ada blokir rekening atas nama Lukas Enembe per hari ini itu sebesar Rp71 miliar yang sudah di blokir, jadi bukan satu miliar,” jelasnya.

“Menurut saya, jika dipanggil KPK datang saja. Kalau tidak cukup bukti, kami jamin dilepas dan dihentikan. Tapi, kalau cukup bukti harus bertanggung jawab karena kita bersepakat membangun Papua bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan NKRI,” paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia menjadi tersangka berdasarkan aduan dari masyarakat.

Lukas Enembe sendiri merupakan kader Partai Demokrat dan akibat kasus ini ia mengikuti jejak dua kepala daerah di Bumi Cenderawasih Papua, yang juga ikut tersandung kasus hukum di KPK yakni Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.