Bawaslu DKI Gelar Sosialisasi Awasi Pemilu dengan Resimen Mahasiswa

Bawaslu DKI Gelar Sosialisasi Awasi Pemilu dengan Resimen Mahasiswa

SHARE
Komisioner Bawaslu DKI Puadi saat menyampaikan sosial pentingnya seluruh elemen bangsa mengawasi Pemilu

JAKARTA – Bawaslu DKI  Divisi Hukum dan Pelanggaran Puadi, SPd, MM kembali menyampaikan kepada masyarakat pentingnya partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat terdidik dalam mengawasi kecurangan pemilu. Kali ini Puadi diundang oleh Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta, Jakarta.

Pada kesempat itu, Puadi mengangkat tema “Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peran dan Tugas Bawaslu dalam Pengawasan 2019”.

Puadi menyampaikan, tugas Bawaslu Provinsi pada pasal 97 untuk melakukan pencegagan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan, penyelenggaraan pemilu di wilayahnya masing-masing.

“Bawaslu DKI Jakarta perlu dukungan masyarakat termasuk kawan-kawan Menwa. Di mana tugas Bawaslu bertugas dalam mengawasi pelaksanaan verifikasi parpol calon peserta pemilu, pemutahiran data pemilih penetapan DPS dan DPR. Juga mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonn anggota DPRD Provinsi,” jelas Puadi.

Mantan Panwaslu Jakarta Barat ini menjelaskan, selain itu, Bawaslu DKI juga mengawasi terhadap penetapan calon Anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi DPD dan calon. Pelaksanaan dana kampanye juga diawasi bersamaan dengan pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.

Di hadapan para mahasiswa itu, Puadi menjelaskan, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu juga diawasi pemilu, termasuk penghitungan suara di wilayah kerjanya. Termasuk pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitunga dari TPS sampai PPK.

“Kita awasi juga rekapitulasi suara dari semua kabupaten / kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi. Mencegah terjadinya praktek politik uang. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatut dalan undng undang ini,” paparnya.

Baca juga :   Hadiri 'Perempuan Langkat Punya Cerita, AHY Tekankan Pentingnya Peran Wanita

“Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan diwilayah provinsi, yang terdiri atas
Putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran ran sengketa pemilu, putusaan/ keputusan bawaslu, bawaslu provinsi. Ran bawaslu kab/ kota, keputusan KPU. KPU Provinsi, dan KPU kabupaten /Kota keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netraltas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang undamg Ini,” sambungnya.

Bawaslu DKI perlu mengelola, memelihara, merawat arsip serta melasanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai denhan ketentuan peraturan perundangan. Juga mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu diwilayah provinsi dan mengevaluasi penhawasan pemilu diwilayah provinsi dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 98 ayat, Bawaslu dituntut dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a, bawaslu provinsi bertugas untuk engidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi.

“Pasal 98 (2) dalam melakukan tindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf. a, bawaslu provinsi bertugas menyampaikan hasil pengawasan diwilayah provinsi kepada bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan / atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah provinsi,” terang Puadi.

“Juga kami menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi.
Memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu diwilayah provinsi kepada Bawaslu,” pungkas Puadi. (HMS)

 

Facebook Comments