Bawaslu DKI Terus Kuatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Awasi Pemilu 2019

Bawaslu DKI Terus Kuatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Awasi Pemilu 2019

SHARE
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, Spd, MM

JAKARTA – Sebagai bentuk komitmen agar pemilu serentak 2019 berjalan lancar, demokratis, jujur dan adil. Bawaslu DKI Jakarta memberikan pembekalan bagi pengawas di tingkat kabupaten/kota hingga Panwaslu desa/kelurahan.

Bagi Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyampaikan, pihaknya di Bawaslu ingin agar struktur lembaga pengawasan hingga di TPS memiliki kapasitas tinggi dalam mengawasi pemilu 2019 yang lebih kompleks.

“Bawaslu DKI melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepada Panwas kabupaten kota untuk meningkatan kapasitas tersebut dibutuhkan pemantapan kelembagaan,” kata Puadi usai menyampaikan materi, Jakarta, Kamis (7/6/2018) kemarin.

Puadi yang pernah tercatat sebagai Panwaslu Terbaik Kabupaten/kota ini menjelaskan, bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia yang dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, panwaslu kecamatan, panwaslu desa/kelurahan, panwaslu LN, dan pengawas TPS.

“Adapun sifat kelembagaan bawaslu adalah hierarkis. Di mana tugas pengawas pemilu yakni, di antaranya mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, mengawasi tahapan pemilu, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemilu, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang,” papar Puadi.

Puadi menjeaskan, pihaknya melakukan penguatan pelembagaan agar terjadi sinergisitas dalam menjalankan tugas harus berkomunikasi secara intensif untuk mencapai tujuan atau fungsi lembaga pengawas pemilu.

“Kita bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga pengawas pemilu, menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

‘Ruang lingkup pembinaan bisa dalam orientasi peningkatan kapasitas dalam bentuk bimtek, rakor, dan raker. dalam melaksanakan putusan DKPP atau tindak lanjut laporan masyarakat kepada bawaslu dalam bentuk supervisi/inspektorasi,” terang Puadi.

Untuk diketahui, seorang pengawas pemilu harus memiliki karakter hidup “Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas.”

Baca juga :   Tanggapi Elektabilitas Ahok, Fadli Zon Ingatkan Kasus RS Sumber Waras

“Di mana dalam penguatan struktur kelembagaan ada capacity building dan revitalisasi tanggung jawab fungsional sekretariat yang output-nya adalah public trust,” pungkas Puadi. (HMS)

Facebook Comments