Bawaslu RI Sebagai Mediator, Pastikan Proses Verifikasi Perbaikan Partai Ummat Sedang Berlangsung

 Bawaslu RI Sebagai Mediator, Pastikan Proses Verifikasi Perbaikan Partai Ummat Sedang Berlangsung

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi, SPd, MM bersama istri di acara jalan santai di Car Free Day (CFD) Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad (8/4/2018) kemarin. (foto: kala masih jadi Komisioner Bawaslu DKI)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan melakukan pengawasan terhadap verifikasi perbaikan yang saat ini sedang dijalani Partai Ummat.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyampaikan, Bawaslu sebagai mediator dalam proses mediasi antara Partai Ummat dengan KPU RI bertanggung jawab untuk memastikan verifikasi perbaikan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan putusan mediasi dalam sengketa proses antara KPU dengan Partai Ummat, Bawaslu harus memastikan pelaksanaan hasil mediasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme verifikasi yang ditentukan dalam PKPU 4/2022,” ungkap Puadi saat diwawancarai Info Indonesia, Senin (26/12/2022).

Sebelumnya, di hari kedua media dalam proses sengketa pemilu, telah terjadi kesepakatan antara Partai Ummat dan KPU RI.

Ketua Majelis Sidang, Totok Hariyono, mengatakan, KPU RI memberikan kesempatan kepada Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan.

“Memutuskan, satu, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam keputusan ini. Dua, memerintahkan kepada Termohon selama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan,” kata Totok saat membacakan putusan di Ruang Sidang, Gedung Bawaslu RI, Selasa (20/12/2022).

Dalam hal ini, KPU memberikan waktu kepada Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut) selama dua minggu.

Sementara itu, Anggota Majelis, Lolly Suhenty menyampaikan, Pemohon bersedia dan sanggung untuk melakukan perbaikan verifikasi untuk melengkapi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat di lima kabupaten di Provinsi NTT diantaranya, Kupang, Timur Tengah Selatan, Manggarai Timur, Alor, Sumba Barat, Lembata, Sabu Raijua.

Selanjutnya, Partai Ummat juga diminta untuk melengkapi jumlah kekuarangan syarat keanggotaan di 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara diantaranya, Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamabagu.

Berikut tahapan dan jadwal verifikasi perbaikan yang akan dilaksanakan Partai Ummat di dua provinsi;

  1. Rabu, 21 Desember hingga 23 Desember 2022: Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh partai politik.
  2. Jumat, 23 Desember 2022 hingga 24 Desember 2022: Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik.
  3. Minggu, 25 Desember : Penentuan sampel dalam verifikasi faktual dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
  4. Senin, 26 Desember hingga 28 Desember 2022: Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota.
  5. Rabu, 28 Desember 2022: Rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.
  6. Kamis, 29 Desember 2022: Rekapitulasi dan penyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik ditingkat provinsi oleh KPU provinsi ke KPU RI.
  7. Jumat, 30 Desember 2022: Rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh KPU RI.
  8. Jumat, 30 Desember 2022: Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada partai politik dan Bawaslu.
  9. Jumat, 30 Desember 2022: Penetapan hasil dan pengambilan nomor urut partai politik peserta pemilu.
  10. Jumat, 30 Desember 2022: Pengumuman partai politik peserta pemilu.
Digiqole ad

Berita Terkait