Beda Data Antar Pemerintah! Firman Soebagyo Nilai Sejatinya Tak Perlu Impor Beras

 Beda Data Antar Pemerintah! Firman Soebagyo Nilai Sejatinya Tak Perlu Impor Beras

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo (FS) menilai pemerintah tak perlu melakukan impor beras karena kebutuhan dari produksi beras nasional sangat mencukupi. Firman minta pemerintah meninjau ulang data yang dimilikinya terkait stok pangan nasional.

Untuk itu, Firman mengkritisi silang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pasalnya, silang data yang terjadi antar dua lembaga sejak tahun 2009 ini belum terselesaikan tuntas sehingga menimbulkan polemik dilematis berupa keputusan pemerintah untuk impor beras, yang seharusnya bisa dicegah.

“Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing,” jelas Firman pada Lintas Parlemen, Rabu (4/1/2022).

Akibat data produksi beras yang tidak sinkron, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertegas agar Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data. Ia menekankan dampak silang data ini, tidak hanya menjadi perdebatan publik akan tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.

“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” lugasnya.

Bagi Firman, Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu menggunakan otoritasnya untuk menetapkan data guna meminimalisir area abu-abu saat pemerintah mengambil keputusan untuk sektor pertanian Indonesia. Dirinya tidak ingin keputusan impor ini terulang kembali karena kesenjangan data antara Kementan dan Kemendag.

“Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab,” tandas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.

 

Digiqole ad

Berita Terkait