‘Beras Sejahtera Dibagi Rata, Siap Berhadapan dengan Hukum’

‘Beras Sejahtera Dibagi Rata, Siap Berhadapan dengan Hukum’

SHARE

BUTON – Dinas Sosial, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan mentolerir jika beras sejahtera (Rastra) dibagi rata dengan masyarakat lainnya yang bukan penerima rastra. Jika hal itu dilakukan, Dinsos akan mendukung jika masyarakat melaporkan hal itu ke pihak berwajib.

“Dinas Sosial tidak pernah mentolerir, umumnya Pemda Buton dan itu dari pemerintah pusat dan daerah tidak ada istilah rastra dibagi rata,” kata Sekretaris Dinas Sosial, Kabupaten Buton, Jojo, Kamis (19/7/2018).

Dirinya mengaku, sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu desa di Kecamatan Siotapina yang membagi rata rastra.

Padahal, lanjutnya, jauh sebelumnya Pemda Buton melalui Kepala Bagian Perekonomian sudah bersurat ke seluruh camat yang dilanjutkan ke pemerintah desa agar tidak membagi rata rastra karena menyalahi aturan walaupun ada kesepakatan diantara masyarakat setempat.

“Ada masyarakat yang melapor tapi kami (Dinsos) belum tau apa laporannya sudah masuk kepihak yang berwajib atau belum, padahal surat pemberitahuan itu sudah dikirimkan,” ujarnya.

Meski begitu lanjut Jojo, pihaknya atas laporan masyarakat tersebut akan mengecek langsung ke desa bersangkutan apakah betul dibagi rata atau tidak. “Karena tidak bisa diratakan masyarakat miskin,” katanya.

Disebutkan Jojo, jumlah rastra yang diterima setiap kepala keluarga setiap bulannya sebanyak 10 kilogram. Untuk jumlah penerima rastra di tahun ini di Kabupaten Buton sebanyak 5.913 kepala keluarga. Hal itu berdasarkan data dari pemerintah yang disesuaikan dengan keuangan negara. (ALI)

Facebook Comments
Baca juga :   Puang Aqil Resmi Menyerahkan Berkas Caleg Ke DPC Gerindra Bulukumba