BRIKOM Merah Putih LSM LIRA Sebut Tidak Ada Masalah dengan Kenaikan Harga BBM

 BRIKOM Merah Putih LSM LIRA Sebut Tidak Ada Masalah dengan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA – Sekretaris Jendral Brigade Komando (BRIKOM) Merah Putih LSM LIRA Sandri Rumanama menyebutkan tidak ada masalah soal kebijakan Presiden Jokowi mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sandri mengingatkan para elemen-elemen mahasiswa dan Pemuda yang berencana menggelar aksi meminta pemerintah mencabut kebijakan menaikan harga BBM oleh pemerintah agar mempelajari alasan dinaikan pertalite dan solar.

“Jangan demo-demo doang, tapi dipelajari dulu pencabutan subsider BBM dan GAS adalah cara pemerintah yang tepat untuk atasi krisi lainnya,” Sandri Rumanama pada wartawan Lintas Parlemen, Ahad (4/9/2022).

Alumni aktivis GMNI ini menganggap pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan BBM adalah cara sehat dan kerja pintar oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman dan krisis lain-nya.

“Siapa bilang menyiksa rakyat, biasa saja lah, justru subsidi yang tak tepat sasaran itu yang menyiksa rakyat,” tutur Ketua Komisi Ketahanan Nasional DPP KNPI Ini.

Lebih lanjut ia menggambarkan, bayangkan saja bengkaknya anggaran subsidi BBM dan energi sebesar Rp 502,4 triliun. Bahkan dapat mencapai Rp 698 triliun jika harga BBM dan elpiji tetap disubsidi.

“Anggran sebesar ini coba dibuat dalam bentuk program pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan justru lebih tepat dibandingkan disubsidikan pada sektor migas dan hanya jadi permainan para pelaku usaha migas dan para mafiator subsidi pemerintah yang menikmatinya,” Jelasnya

Ia juga menambahkan, minyak dan gas bersubsidi pasti terjadi kelangkaan, mungkin karena faktor konsumetris yang tinggi ataukah terjadi penimbunan oleh pihak tertentu.

“Coba dipertahatikan namanya minyak dan gas yang bersubsidi pasti terjadi kelangkaan dan keterbatasan pasokan entah ini akibat dari angka konsumen yang tinggi ataukah ada penimbunan oleh pihak tertentu untuk menikmati subsidi BBM ini,” terang Sandri.

Olehnya itu, ia mendukung pemerintah untuk mencabut subsidi BBM dan membuat program baru dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan jauh lebih efisien dan bermanfaat ke banding disubsidikan pada sektor migas.

Sandri juga meminta agar Presiden Jokowi dapat membuat suatu lembaga ad hac untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan pemberdayaan kepada masayarakat miskin kebanding penyaluran yang bersifat horizontal dan tidak tepat sasaran.

“Harusnya pak presiden membuat lembaga ad hoc untuk penyaluran bantuan yang bersifat subsidi kebanding dimasukan dalam dana transfer antara pemerintah pusat dan daerah ini tidak ada sinkornisasi dengan baik sehingga banyak bantuan dan subsidi pemerintahpm pusat yang salah sasaran,” pungkasnya.

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait