Bupati Mimika : Pimpinan Freeport Harus Putra Asli Papua

 Bupati Mimika : Pimpinan Freeport Harus Putra Asli Papua

Jakarta, LintasParlemen.com — Hingga saat ini, Pimpinan PT Freeport Indonesia secara definitif belum ada pasca mundurnya Maroef Syamseoddin sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menegaskan, dirinya beserta pemerintah daerah, Bupati dan Gubernur Papua menginginkan ke depan PT Freeport harus dipimpin langsung oleh putra asli Papua.

“Jadi kami tuntut, Dirut Freeport selanjutnya yang gantikan pak Maroef harus orang Papua asli” kata Eltinus, Rabu (10/2/2015).

Eltinus mengungkapkan, putra Papua yang ingin memimpin PT Freeport Indonesia sudah disiapkan dengan tentunya mengacu pada potensi dan Sumber Daya Manusia yang ada di Papua saat ini.
“sudah kita siapkan beberapa Sumbar Daya Manusia (SDM) yang siap memimpin Freeport kedepan,” ungkapnya.

Menurut Eltinus, selama ini keberadaan PT Freeport di tanah Papua tidak memberikan konstribusi bagi masyarakat dan rakyat yang ada di Papua.

“Selama ini kami di Papua tidak dianggap ada apa-apanya, padahal Freeport yang ada di tanah Papua diributkan secara nasional. Di sana kami tidak dapat apa-apa,” beber Eltinus.

Selain menginginkan pimpinan Freeport adalah putra asli Papua, lanjut Eltinus, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah Papua jika Freeport ingin dilakukan perpanjangan lagi operasinya oleh pemerintah.

“Pertama kami menuntut saham, saham harus dimiliki oleh masyarakat papua dalam bentuk ‘Golden Share’. Selanjutnya pembangunan smelter juga harus dilakukan di Papua, tidak boleh ditempat lain. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan untuk menghubungkan Papua. Ini poin dari masyarakat, bupati dan gubernur Papua,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Papua, Tony Wardoyo juga mengungkapkan, selama ini PT Freeport kurang memikirkan nasib dan hak-hak pemerintah daerah Papua.

“Olehnya itu sudah saatnya Freeport dipimpin oleh putra Papua asli,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Tony, PT Freeport selama ini operasinya di Papua. Sehingga pembagian saham dalam bentuk ‘Share Golden’ ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh Freeport-McMoRan.

Pembagian saham model ini bukan berarti diberikan secara gratis, tetapi pemerintah propinsi Papua diberikan kelonggaran untuk membayar saham tersebut secara cicilan atau dari keuntungan deviden yang didapatkan dari Golden Share.

“Selain itu, aspirasi dari bawah juga sangat menginginkan pimpinan Frepport kedepan dipegang oleh putra asli Papua,” tambahnya.

Digiqole ad

Berita Terkait