Bupati Telat Bayar Gaji Honorer di Pangkep Disoal DPRD Provinsi Sulsel

 Bupati Telat Bayar Gaji Honorer di Pangkep Disoal DPRD Provinsi Sulsel

PANGKEP – Bukan rahasia lagi Tenaga Harian Lepas (THL) atau Honorer di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sangat besar dibandingkan kebutuhan yang seharusnya hingga mencapai 800 orang. Hal itu membuat sejumlah pihak, termasuk netizen ribut-ribut soal morat maritnya gaji THL tersebut.

Tenyata gaji tak becus itu tak hanya di lingkup dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja, namun terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Dinas (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep. Bagaimana tidak, tenaga honorer itu sudah hampir kurang lebih 7 bulan tidak menikmati haknya, terhitung sejak September tahun 2022, hingga Maret 2023.

Kondisi tersebut memantik anggota DPRD Provinsi Sulsel Irwan Djamaluddin ikut angkat Bicara. Menurut Irwan gaji honorer di OPD manapun khususnya di Pangkep harus dibayarkan, karena ini sudah menyangkut perkara kemanusiaan.

“Ini masalah kemanusiaan, pemerintah pekalah terhadap honorer ini. Sekiranya pemkab segera merealisasikan pembayaran gaji mereka, kasihan honorer kita yang sudah bekerja, pagi hingga malam hingga tinggalkan keluarga,” kata Irwan Djamaluddin, Rabu (14/03/2023) seperti dikutip Fajar.

Legislator Fraksi Nasdem di DPRD Sulsel ini juga meminta agar seluruh OPD yang honorernya belum terbayarkan agar segera menyampaikan kendala yang menyebabkan gaji tersebut tersendat.

“Kalau sekiranya anggaran yang tidak tersedia, saya rasa bisa mengambil hak Parsial, tunda beberapa kegiatan, untuk bayar gaji, apalagi hak parsial ini diatur dan sesuai rujukan PP, no 20 tahun 2020, dan itu tidak perlu persetujuan DPRD,” tambahnya.

Dirinya sendiri menolak jika dikatakan melakukan intervensi terhadap polemik daerah, ini lantaran diakui jika segala urusan di daerah bukan menjadi wewenangnya sebagai legislator di tingkat provinsi.

“Saya bicara murni sebagai bentuk keprihatinan, saya bicara hanya karena ini menyangkut hak masyarakat yang memilih saya di kabupaten Pangkep, dan dimantara mereka ada honorer yang sampai hari ini masih menanti kejelasan gaji,” tutup pria yang akrab disapa Bang Iwan tersebut.

Dari kabar yang berhembus tunggakan pembayaran gaji honorer di lingkup dinas Pemadam kebakaran dan Satpol PP akan segera diselesaikan, hanya saja masih menunggu surat keputusan Bupati agar gaji tersebut terbayarkan.

Data yang dihimpun, untuk pengajuan gaji yang tertunda dibagi atas dua bagian, yakni gaji untuk Satpol PP dan Damkar. Untuk personil Satpol PP anggaran di tahun 2022 yang belum terbayarkan sebanyak kurang lebih Rp.525juta.

Sedangkan, untuk personil Damkar yang belum terbayarkan di tahun 2022 itu mencapai kurang lebih Rp.890juta.

Sekadar diketahui, ada ratusan petugas THL yang bekerja di dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP kabupaten Pangkep, untuk Damkar sebanyak 468 personil, sementara Satpol PP sebanyak 328 personil.

Berita Terkait