Catatan Lengkap PKS DPR Terkait Kinerja Jokowi-Ma’ruf Selama 2022

 Catatan Lengkap PKS DPR Terkait Kinerja Jokowi-Ma’ruf Selama 2022

Jokowi-Ma’ruf (foto istimewah)

JAKARTA – Fraksi PKS memberikan catatan kritis atas jalannya roda pemerintahan dalam mengelola negara sepanjang tahun 2022 yang terbagi dalam tiga kluster yaitu : (1) Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Politik dan Demokrasi; (3) Hukum dan Etika Penyelenggara Negara.

Evaluasi tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di DPR Senayan Jakarta, Desember 2022. Menurut Jazuli Juwaini banyak masalah sekaligus tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama tahun 2022. Berbagai indikator ekonomi, politik, dan hukum tidak baik-baik saja.

Sayangnya banyak kebijakan yang tidak tepat bahkan tidak mencerminkan semangat untuk “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat” sebagaimana acapkali disampaikan pemerintah. Alhasil, kinerja Pemerintah masih jauh dari harapan dan belum bisa wujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

✅ Fraksi PKS menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS menilai kinerja ekonomi pemerintah tidak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Data menunjukkan, walaupun jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14%, angka ini tergolong tinggi. Selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan perdesaan cukup tinggi. Pada Maret 2022, pendudukan miskin perkotaan sebesar 7,50% sedangkan perdesaan mencapai 12,29%.

Kurang baiknya penanganan kemiskinan selama Covid-19, menyebabkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4% atau 10,86 juta jiwa. Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022. (gfmag.com).

Jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,42 juta orang per Agustus 2022. Jumlah ini meningkat sekitar 200.000 orang dari posisi per Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang.  Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Masih banyak ancaman PHK yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik sepanjang tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum bisa memenuhi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, baik dari sisi demand tenaga kerjanya, dan dari sisi supply nya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

✅ Fraksi PKS juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi rakyat. Padahal inti dari pembangunan adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya terwujudnya keadilan ekonomi dan menipisnya jarak ketimpangan dalam masyarakat.

Angka gini ratio pada bulan Maret 2022 sebesar 0,384, mengalami peningkatan 0,003 poin jika dibandingkan dengan angka di bulan September 2021 sebesar 0,381. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan semakin melebar.

Rasio gini di perkotaan tercatat sebesar 0,403 pada Maret 2022. Nilai itu naik dibandingkan pada September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara rasio gini di perdesaan dilaporkan sebesar 0,314. Angkanya tidak berubah dibandingkan kondisi September 2021.

Secara agregat, berdasarkan Laporan World Inequality Report 2022 menunjukkan bahwa, pendapatan rata-rata penduduk Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp69,03 juta pada 2021. Sayanya, pendapatan tersebut tidak terdistribusi dengan merata di antara masyarakat.

Kelompok masyarakat berpendapatan 10% teratas di Indonesia menguasai 48% dari total penghasilan nasional pada 2021. Proporsi itu mengalami peningkatan dibandingkan dua dekade sebelumnya yang sebesar 41,5%. Sedangkan, 50% penduduk dengan pendapatan terbawah hanya menguasai 12,4% dari pemasukan nasional. Persentasenya merosot dibandingkan pada 2001 yang sebesar 17,1% pendapatan nasional.

Ketimpangan kekayaan di Indonesia pun tidak banyak berubah dalam dua dekade terakhir. Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2021. Persentase itu lebih rendah dibandingkan pada 2001 yang sebesar 5,86%. Sementara 10% penduduk terkaya di Indonesia memiliki 60,2% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2021. Angkanya justru meningkat dibandingkan pada 2001 yang sebesar 57,44%.

Selanjutnya di halaman berikutnya:

Digiqole ad

Berita Terkait

1 Comment

  • terimakasih beritanya menarik sekaliii

Comments are closed.