LAMPUNG – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly berharap transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksinya. Itu untuk menjaga kedaulatan bangsa. “Kami sangat berharap kepada para pelaku usaha khususnya dalam bidang ekspor impor agar transaksinya menggunakan rupiah, rupiah harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Junaidi saat […]Read More
BANDUNG -Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid membantah ide Pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Bagi Sodik, kebijakan tersebut tidak tepat karena melanggar aturan meski akan diperkuat lewat peraturan presiden (perpres). Seperti diberitakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor […]Read More
TULANG BAWANG – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan kembali kepada pemerintah untuk lebih berpihak kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ketimbang berpihak kepada pelaku usaha yang lebih besar. “UMKM saat ini menjadi usaha yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan sudah terbukti menjadi penopang perokonomian nasional dalam masa krisis. oleh karenanya […]Read More
LAMPUNG – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepada jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Lampung untuk menjadi motor pengerak dan transfer informasi terkait perkembangan bank syariah. “Saya berharap OJK dapat membentuk masyarakat untuk lebih mengembangkan pengetahuannya menjadi aktor bagi pengembangan ekonomi syariah ke depan,” kata Junaidi dalam sosialisasi perkembangan dan […]Read More
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyetujui driver Gojek menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP) sebagaimana disampaikan Iwan Djuniardi Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak pada Kamis (9/11/2017) kemarin. Salim Hutadjulu selaku aktivis malari 1974 mengatakan bahwa kebijakan tersebut tanda kuat, negara […]Read More
LAMPUNG TIMUR – Penggunaan uang elektronik oleh pelaku usaha pada dasarnya memiliki fungsi yang strategis khususnya sebagai alternatif alat pembayaran. Hal ini diyakini akan mendorong terwujudnya cashless society pada pelaku usaha, namun mayoritas pelaku usaha di daerah khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih belum memanfaatkan uang elektronik sebagai alternatif pembayaran. Demikian hal tersebut […]Read More
JAKARTA – DI sektor keuangan, perbankan Islam telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia baru mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut salah satu pasalnya memungkinkan atau memberi peluang untuk bank menyalurkan kreditnya berdasarkan bagi hasil. Seiring […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MARS) menilai Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Menurut MRD, Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salahmuddin Daeng mengatakan, dalam dua setengah tahun masa pemerintahan Jokowi-JK tampak begitu letih dalam mencari uang untuk menyukseskan ambisi mega proyek infrastruktur yang tengah dirancang. Presiden, ungkap Salahmuddin, berkeluh kesah tentang upayanya mendapatkan dana investasi dari Arab Saudi tidak sesuai harapan. Padahal, katanya, Presiden sudah rela memayungi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanggal 6 April 2017. Hal tersebut dilakukan mengingat masa tugas dua anggota BPK saat ini akan segera berakhir. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, sebelum melakukan fit and proper […]Read More