Jakarta, LLintasParlemen.com-Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. “Panja DPR RI tentang PP Nomor 78 tahun 2015 telah sepakat bahwa PP tersebut sangat merugikan pekerja,” jelas Ansory bersama ribuan buruh di Geloran Bung Karno, Jakarta, Ahad (1/5/2016). Ansory menegaskan, PP Nomor 78 harus […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Pro kontra rencana pemberlakukan Undang-Undang pengampunan pajak atau dikenal Tax Amnesty terus bermunculan. Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, ia memahami kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengingat pendapatan pajak meleset. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber lain walaupun harus kompromi dengan para pengemplang pajak. “Namun kita sebenarnya belum siap untuk ini. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI menyebutkan bahwa evaluasi dan pemantauan terhadap UU merupakan tugas baru yang diamanatkan dalam UU MD3 kepada Badan Legislasi yang dipimpinnya. Menurut Firman, evaluasi dan pemantauan itu dipandang perlu karena selama ini ada sejumlah Undang-undang (UU) yang belum dijalankan oleh DPR selaku badan legislasi di Indonesia. Sekjen Depinas […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Polemik dipecatnya Fahru Hamzah sebagai kader partai PKS kian berbuntut panjang, Wakil Ketua DPR ini pun menulis surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yang isinya meminta pemecatan tiga anggota DPR F-PKS. Ketiganya yaitu, Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid dan Surahman. Aduan ke MKD ini, menurut Fahri, dikarenakan ketiganya melakukan dua tindakan yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dalam rangka penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru, program sertifikasi guru tidak dikenakan pungutan biaya yang dibebankan kepada guru peserta PL-PG, tetapi seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan kinerja pemerintah dinilainya kurang dalam merealisasikan cita-cita poros maritim dunia. “Sekolah-sekolah pendidikan untuk para pelaut dan pelayar sudah banyak menelurkan lulusan yang ahli dalam bidangnya, namun ternyata infrastruktur dan manajemen kemaritiman belum disiapkan secara baik oleh pemerintah,”terangnya saat menerima audiensi Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI), di Gedung DPR, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari F-PKB Lukman Edy mengatakan bahwa dalam revisi UU Pilkada No.8 tahun 2015 sama sekali tidak ada aturan yang diskriminatif bagi calon kepala daerah. Baik untuk calon perseorangan, independen, parpol, maupun calon petahana. Misalnya, lanjut dia, untuk aturan suara pencalonan hampir disepakati bagi calon perseorangan tetap 6,5% – […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com– Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo menilai saat ini pemerataan distribusi aliran listrik belum maksimal. Pasalnya, masih banyak ditemukan titik lokasi yang mengalami pemadaman kendati berada di daerah berdaya listrik cukup. “Apakah memang ada gangguan jaringan. Katakanlah di beberapa daerah daya listriknya cukup. Tetapi, jaringan distribusinya belum menyeluruh ke seluruh […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Beberapa waktu lalu Baleg dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU yang merupakan usul inisiatif Komisi VIII ini dinilai sangat relevan karena didalamnya diatur transparansi, proporsionalisme dan jaminan untuk peningkatan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi VI DPR-RI meminta Kementerian BUMN untuk menghentikan sementara (moratorium) pembentukan anak usaha hingga selesainya revisi UU BUMN pada tahun 2016. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Deputi BUMN Bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT […]Read More