Jakarta, LintasParlemen.com— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sangat sulit dituntaskan pada April tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa kemungkinan besar pembahasan tentang rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tidak akan selesai pada masa sidang dewan yang akan berakhir pada 29 April 2016 ini. Sebab, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Maraknya reklamasi pantai akhir-akhir ini mulai menuai masalah, setelah proyek reklamasi pantai teluk Jakarta yang di usut KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), kini beberapa daerah terindikasi bermasalah, termasuk Proyek reklamasi pantai Manakarra di Kabupaten Mamuju. Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), meminta […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IV DPR RI bertindak cepat untuk mengusut proyek reklamasi yang tidak sesuai dengan izin maupun Amdal. Komisi IV membentuk panitia kerja (Panja) Nelayan dan Pencemaran Laut. “Sudah ada Panja, kami sebut Panja Nelayan dan Pencemaran Laut. Karena apa? yang akibat pencemaran laut itu bukan hanya pencemaran laut saja, tetapi juga dampak terhadap nelayannya,” […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu. Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana pembentukan Panitia Kerja Desa di DPR RI terus bergulir menyusul ditemukannya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, Komisi V DPR belum lama ini mengadakan rapat internal guna mematangkan rencana pembentukan Panja Desa. “Mayoritas anggota dari masing-masing fraksi sepakat pembentukan Panja Desa, pekan ini sudah bergulir pembentukannya untuk disahkan,” tegas anggota Komisi V […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Seperti diberitakan akhir-akhir ini bahwaada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan pengembang tersebut. Pertama, penerbitan izin reklamasi bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan pemerintah pusat, karena wilayah Jakarta masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN). Kedua, penerbitan izin oleh Ahok melanggar aturan karena […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Presiden RI Joko Widodo menyindir lembaga DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk tidak terlalu produktif memproduksi undang-undang. Jokowi mempertanyakan tujuan DPR menghasilkan UU terlalu banyak. Bagi Jokowi, yang terpenting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut. Malah dengan tegas Jokowi mengatakan, “Jumlah 40, 50, untuk apa?” serang Jokowi. Wakil Ketua […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Munandar Wijaya Ramlan mengungkapkan saat ini anggota DPRD Sulbar sedang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Empat Ranperda tersebut membahas tentang Narkoba, Kawasan Tanpa Rokok, Kearsipan Daerah dan Perlindungan Disabilitas. Munandar menyatakan, keempat Ranperda tersebut dianggap penting dalam menangani masalah sosial di Provinsi Sulbar. “Terutama masalah Narkoba […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — DPR RI akhirnya menyelesaikan enam rancangan Undang-Undang sebelum menutup masa sidang dewan ke III dalam rapat paripurna tahun sidang 2015-2016. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam pidatonya, di ruang sidang Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (17/3/2016) kemarin. “DPR dan pemerintah telah menyetujui 6 RUU menjadi Undang-Undang, yang terdiri […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai semakin meresakhan masyarakat. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendorong adanya regulasi anti LGBT “PKS terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang LGBT di parlemen. Hal itu sebagai bagian untuk menghentikan propaganda dan pergerakan yang kian berkembang belakangan ini, baik […]Read More