Dana PEN Dicabut, Menko Airlangga Pastikan Semua Program Berjalan

 Dana PEN Dicabut, Menko Airlangga Pastikan Semua Program Berjalan

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan mengucurkan anggaran dana alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional atau biasa disingkat PEN pada tahun 2023.

Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kebijakan tersebut telah diputuskan sesuai Undang-Undang terkait perubahan dana defisit.

“Jadi dana PEN akan berakhir di akhir tahun ini,” kata Airlangga kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).

Pasca dicabutnya dana PEN tersebut, ungkap Airlangga, maka setiap Kementerian atau Lembaga akan menggunakan anggarannya untuk bisa menjalankan program yang sudah ada.

Misalnya, terang Airlangga, penanganan Covid-19 kembali menjadi tupoksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan urusa ekonomi kembali kepada BUMN, Kemenko, Kemenkeu, dan Kemendag.

“Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan, program-program yang ada dalam PEN tetap berjalan termasuk untuk perlindungan sosial.

“Semua program tetap berjalan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Airlangga mencatat realisasi anggaran PEN sebesar Rp95,13 triliun. Angka tersebut setara 20,9 persen dari Rp455,62 triliun anggara yang disiapkan pemerintah. Sementara dari segi penanganan kesehatan sudah mencapai 20 persen atau Rp24,46 triliun.

Sementara untuk pos perlindungan sosial asyarakat sudah mencapai 36,1 persen atau Rp55,85 triliun yang digunakan antara lain untuk PKH kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, serta kartu prakerja.

Selain itu, anggaran untuk pemulihan ekonomi sudah sebesar 8,3 persen atau Rp14,83 triliun dari Rp178 triliun yang digunakan antara lain untuk sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait