Dapat Restu Jokowi! Tahun Depan Cukai Plastik dan Minuman Pemanis Berlaku

 Dapat Restu Jokowi! Tahun Depan Cukai Plastik dan Minuman Pemanis Berlaku

JAKARTA – Pemerintah mengenakan cukai baru pada beberapa produk. Di antaranya adalah cukai produk plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, yang ditandatangani pada 30 November 2022. Di dalamnya dijelaskan target rincian penerimaan negara, salah satunya lewat penarikan cukai dan perpajakan.

Dalam lampiran beleid itu, tepatnya di bagian tabel penerimaan perpajakan, dijelaskan Jokowi mematok target pendapatan dari sejumlah jenis cukai yang bakal berlaku pada 2023. Nah cukai plastik dan minuman berpemanis masuk ke dalam daftar.

Dari tabel yang dilihat detikcom pada bagian lampirkan I-II Perpres tersebut, Jumat (16/12/2022), dijelaskan pendapatan cukai produk plastik ditargetkan akan sebesar Rp 980 miliar. Sementara itu, pendapatan minuman bergula dalam kemasan Rp 3,08 triliun.

Di sisi lain, beberapa tarif cukai yang sudah berlaku tetap terus diberlakukan. Di antaranya cukai hasil tembakau (CHT) dengan target Rp 232,58 triliun, cukai etil alkohol dengan target Rp 136,9 miliar, dan minuman mengandung etil alkohol sebesar Rp 8,6 triliun.

Sebagai informasi, secara keseluruhan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan untuk tahun 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun. Penerimaan itu terdiri dari pendapatan pajak serta pendapatan bea dan cukai, dengan lebih dari 30 pos pendapatan lainnya

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) 10% untuk 2023 dan 2024. Namun kebijakan ini dinilai akan membuat banyak perusahaan rokok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan para petani tembakau menjadi tidak sejahtera.

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy mengungkapkan seharusnya pemerintah perlu memikirkan strategi lain dibandingkan menaikkan cukai hasil tembakau jika memang ingin menekan konsumsi rokok di Indonesia.

Dia menjelaskan hal ini karena tenaga kerja di industri tembakau ini cukup besar. Mulai dari pekerja di pabrik sampai para petani tembakau. “Kita perlu dengar seruan aspirasi masyarakat. Ini akan membuat petani tembakau menderita dan tidak sejahtera,” kata Vera di Komisi XI DPR, Senin (12/12/2022) lalu.

sumber: detik

 

Digiqole ad

Berita Terkait