Dari Tanah Suci Mekkah, Fahd A Rafiq Serukan Perlawanan terhadap “Kolonialisme Digital”
MEKKAH– Dari Kota Suci Mekkah, Arab Saudi, Fahd A Rafiq menyampaikan refleksi mendalam tentang apa yang ia sebut sebagai “penjajahan gaya baru” di era digital.
Ketua Umum DPP BAPERA itu menilai, bentuk kolonialisme modern tidak lagi hadir melalui kekuatan militer, melainkan lewat dominasi teknologi, algoritma, dan pola konsumsi global yang secara perlahan menggerus kesadaran bangsa. Fahd menekankan, bangsa Indonesia tengah menghadapi ancaman aneksasi non-teritorial.
“Jika dulu penjajahan dilakukan dengan merampas tanah dan sumber daya, hari ini yang dirampas adalah kesadaran dan identitas,” kata Fahd seperti disampaikan kepada wartawan saat menjalankan Ibadah Umrah di Mekkah, Arab Saudi, Ahad (1/3/2026),
Menurut Fahd, kolonialisme klasik meninggalkan jejak fisik, tetapi neo-kolonialisme digital meninggalkan jejak psikologis dan kultural yang jauh lebih dalam. Struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan—yang terintegrasi dalam sistem global—dinilainya berpotensi menjadikan bangsa ini sekadar pasar besar tanpa kedaulatan nilai.
Dalam sektor ekonomi, Fahd menyoroti dominasi korporasi transnasional yang membentuk pola konsumsi masyarakat. Ia menyebut kemerdekaan finansial kerap hanya menjadi narasi formal, sementara kendali riil atas produksi dan distribusi nilai berada di luar negeri.
Di bidang politik, ia mengkritisi ketergantungan terhadap skema pembiayaan global yang dapat memengaruhi arah kebijakan strategis nasional.
“Kedaulatan politik harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada tekanan standar internasional yang belum tentu selaras dengan kebutuhan lokal,” tegasnya.
Lebih jauh, Fahd mengingatkan bahwa invasi paling halus justru terjadi di ranah sosial-budaya. Ia menilai gaya hidup generasi muda kini semakin dipengaruhi arus global yang menggeser identitas lokal. Standarisasi budaya populer, menurutnya, berpotensi menimbulkan amnesia sejarah dan melemahkan akar tradisi Nusantara.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini juga menyoroti dampak penetrasi ideologi melalui media digital terhadap institusi keluarga. Nilai-nilai komunal yang dahulu menjadi fondasi masyarakat, kata Fahd, mulai tergerus oleh individualisme ekstrem yang dipromosikan melalui platform daring.
Dalam aspek pertahanan dan keamanan, ancaman dinilai telah bertransformasi menjadi perang siber dan perang informasi. Polarisasi opini publik akibat disinformasi disebutnya sebagai ancaman nyata yang mampu melemahkan kohesi nasional tanpa konfrontasi fisik.
Fahd menilai Indonesia harus segera melakukan “dekolonisasi mental” agar tidak terjebak menjadi objek dalam ekosistem big data global. “Kita harus kembali menjadi subjek atas pilihan dan masa depan kita sendiri,” ucapnya.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berupaya memperkuat kedaulatan nasional, terutama di sektor energi, pangan, dan digital. Namun demikian, ia mendorong agar kebijakan tersebut ditindaklanjuti secara konkret oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia.
Dalam bidang pendidikan, Fahd mengingatkan agar kurikulum tidak sekadar mencetak tenaga kerja bagi sistem kapitalisme global, tetapi mampu melahirkan manusia merdeka yang kritis dan berkarakter. Ia juga menyinggung pentingnya kemandirian riset nasional, khususnya dalam sektor kesehatan dan farmasi, agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi luar.
Di akhir pernyataannya, Fahd mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan literasi, kesadaran intelektual, serta keberanian moral dalam menghadapi arus globalisasi. Menurutnya, setiap pilihan konsumsi dan setiap konten yang dinikmati memiliki dimensi politik.
“Sejarah akan mencatat mereka yang berani melawan arus demi keadilan,” pungkasnya.
Ia berharap kebangkitan nasional jilid baru dapat dimulai dari kesadaran kolektif untuk mempertahankan jati diri dan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika dunia yang terus berubah.