Demi Soliditas, Partai Nasdem Tolak Revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Demi Soliditas, Partai Nasdem Tolak Revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

BERBAGI

JAKARTA – Demi menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa , Partai Nasdem memutuskan menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Umum Nasdem , Surya Paloh telah menginstruksikan Fraksi Nasdem di DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu , termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

“Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2/2021).

sebagai partai politik NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan, termasuk kritis dalam menyikapi revisi UU Pemilu

Perdebatan tentang jadwal pelaksanaan Pilkada juga sempat didiskusikan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan mengungkap, diskusi tersebut berlangsung pada Kamis (28/1/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan pandangannya tentang revisi UU Pemilu. Jokowi berpendapat bahwa semestinya undang-undang yang ada dijalankan lebih dahulu dan tak direvisi. Pandangan Jokowi ini mengisyaratkan keinginannya agar pilkada digelar pada 2024. Sebab, jika UU Pemilu tak direvisi, maka Pilkada tak akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023. (RH)

Facebook Comments