Demokrasi Kita Memang Sedang Tidak Baik-baik Saja

 Demokrasi Kita Memang Sedang Tidak Baik-baik Saja

Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja menyita perhatian publik. Tidak sedikit yang kaget karena Mahfud MD bagian dari pemerintah, pejabat pemerintah dalam mengeluarkan pernyataan biasanya cenderung pro status quo.

Seolah menganggap semuanya baik-baik saja, namun pernyataan Mahfud MD justru anti status quo. Mantan Ketua MK ini bahkan menegaskan bahwa berdasarkan hitungannya bersama kelompok LSM, 92 persen kepala daerah yang terpilih dibiayai oleh cukong.

Hal ini merupakan bukti bahwa demokrasi kita diwarnai praktik jual beli, seseorang tidak mungkin terpilih sebagai kepala daerah bila tidak memiliki uang yang banyak. Jika kita mengikuti dengan seksama praktik demokrasi di Indonesia, maka pada dasarnya apa yang disampaikan Mahfud MD bukan sesuatu yang mengherankan. Itu merupakan fakta lama yang terus berulang.

Pernyataan Mahfud MD mengonfirmasi realitas demokrasi Indonesia yang butuh pembenahan serius, kualitas demokrasi dalam sebuah negara tidak bisa disebut baik hanya karena pemilu rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Justru dalam pemilu tersebut terjadi praktik jual beli suara yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi, massifnya money politic dalam setiap hajatan pemilu merupakan bukti nyata dari praktik jual beli suara.

Akibatnya pemilu banyak melahirkan anggota legislatif dan kepala daerah yang minim integritas dan gagasan, mereka terpilih hanya karena mengandalkan uang, akibatnya saat mereka menduduki jabatan maka prioritas utamanya adalah mengembalikan uang yang dulunya habis terpakai saat mencalonkan diri.

Disinilah pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan yang mereka miliki disalahgunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara yang melanggar aturan, akibatnya tidak sedikit dari mereka di kemudian hari terjerat kasus korupsi.

Memburuknya kualitas demokrasi khususnya di tahun 2022 juga diperkuat oleh survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas, survei yang dilaksanakan pada 6-9 September 2022 tersebut menemukan fakta bahwa sebanyak 37,7 persen masyarakat menyatakan kualitas demokrasi di tahun 2022 lebih buruk dibandingkan tahun 2021.

Temuan terbaru dari Central for Strategic and International Studies (CSIS) juga menunjukkan tren menurunnha dukungan terhadap demokrasi di kalangan anak muda, berdasarkan temuan tersebut hanya 63,8 persen anak muda yang memberikan dukungan terhadap demokrasi, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dimana dukungan terhadap demokrasi kala itu masih di angka 68,5 persen.

Penurunan dukungan tersebut terjadi karena anak muda merasa kebebasan mereka untuk mengkritik pemerintah seringkali mendapat intimidasi, akibatnya mereka merasa tidak bebas mengkritik pemerintah.

Hal itu dibuktikan dengan tingginya persentasi anak muda yang merasa tidak bebas mengkritik pemerintah, angkanya sebesar 43,9 persen. Temuan dari Litbang Kompas dan CSIS merupakan data ilmiah yang perlu menjadi bahan koreksi bersama dalam rangka menata kembali kualitas demokrasi di Indonesia.

Semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggap seolah tidak ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia, apalagi terlihat sibuk memberi pembelaan seolah demokrasi kita baik-baik saja, ini merupakan tindakan yang keliru, hanya membuka jalan bagi semakin suramnya nasib demokrasi di masa mendatang.

Akan jauh lebih baik bila kebijakan ditata ulang, kebijakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi dievaluasi ulang, mengevaluasi kebijakan bukan sebuah aib, melainkan sebuah kelebihan, didalamnya terkandung semangat keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

Oleh: DR H Baeti Rohman, MA, Ketua Umum DPN ISQI (Ikatan Sarjana Al-Qur’an Indonesia)

Digiqole ad

Berita Terkait