Demokrat Kawal Kasus Lukas Bebas dari Intervensi Politik

 Demokrat Kawal Kasus Lukas Bebas dari Intervensi Politik

JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan, pihaknya selalu konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk masalah korupsi yang saat ini tengah menjadi sorotan khalayak ramai.

Termasuk dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kader dari Demokrat. Maka itu ia mengharapkan hukum tetap ditegakkan tanpa ada intervensi politik dari kekuasaan.

“Yang perlu kita kawal agar penegakan hukum terbebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik,” kata Didik kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Didik yang juga anggota Komisi III DPR RI ini mengungkapkan, kejadian yang menimpa kader Demokrat itu sudah kewenangan KPK. Maka, ia mempersilahkan KPK menangani dugaan korupsinya seturut aturan hukum yang berlaku.

Hanya secara internal, lanjut Didik, Demokrat selama ini juga tengah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Lukas Enembe. Komunikasi ini untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik.

“Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” jelasnya.

Oleh karenanya, ungkap Didik, setelah ia mendapatkan informasi yang cukup Partai Demokrat akan ambil sikap dan keputusan. Keputusan ini bukan hanya yang terbaik bagi Demokrat, namun juga bagi penegakkan hukum di Indonesia.

“Dalam waktu dekat, setelah kami mendapatkan informasi yang cukup, kami akan ambil sikap dan keputusan,” imbuhnya.

Diketahui, KPK sudah memanggil Lukas sebanyak dua kali, baik sebagai saksi maupun tersangka hingga sekarang. Namun, Lukas selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sedang sakit.

Penasihat hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan kliennya sudah empat kali terserang stroke sejak 2018. Selain itu, Lukas disebut juga menderita sakit jantung, pankreas, dan mata.

“Bapak Lukas tidak melawan negara, Bapak Lukas sedang sakit. Kalau dia sembuh dan terkonfirmasi dokter saya akan dampingi proses hukum. Dia tidak akan mengambil risiko karena dapat mengganggu proses hukum,” kata Roy, Senin (26/9/2022) lalu.

Lukas sendiri telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Langkah itu dilakukan guna kelancaran proses penyidikan. Mengingat, KPK kesulitan memeriksa Lukas, satu di antaranya karena simpatisan Lukas melakukan perlawanan.

Pada Selasa (20/9/2022) lalu, polisi menangkap setidaknya 14 orang terkait aksi demonstrasi membela Lukas yang digelar oleh elemen Koalisi Rakyat Papua (KRP) di Kota Jayapura, Papua. Belasan orang itu ditangkap karena kedapatan membawa senjata api, senjata tajam, hingga alat perang tradisional dalam berdemonstrasi.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait