Demokrat Tolak APBN Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

 Demokrat Tolak APBN Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

JAKARTA – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat mendapat penolakan dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan.

Sebab, terang dia, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga USD 8.1 Milyar yang dianggap telah merugikan negara.

“Pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara,” kata Syarif kepada wartawan, Minggu (1/5/2022).

“Jadi menurut saya jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri,” tambahnya.

Lebih jauh, Syarif mengharapkan, pemerintah lebih baik fokus pada penumbuhan ekonomi kepada sektor yang jelas seperti UMKM yang geliatnya mulai tumbuh, ketimbang proyek kereta cepat.

“Proyek kereta cepat hanya memberatkan keuangan negara. Lebih tumbuh kembangkan UMKM,” tuturnya.

“Kita ketahui saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak,” pungkasnya.

Digiqole ad

Berita Terkait