Di IPU Bahrain BKSAP Tolak Segala Bentuk Intoleransi Beragama dan Serukan Perangi Standar Ganda
JAKARTA – Di Sidang Umum Parlemen Dunia (IPU) Bahrain Badan Kerja Sama Anggota Parlemen (BKSAP) DPR RI menolak segala bentuk intoleransi beragama dan serukan perangi standar ganda. Hal itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon di sesi debat terbuka IPU ke-146, 11-15 Maret, di Manama, Bahrain.
Pada kesempatan itu, dihadiri lebih dari 1700 legislator dari 130 negara menyampaikan sejumlah pandangan dalam rangka mewujudkan dunia yang damai, inklusif, dan bebas dari segala bentuk intoleransi. Secara tegas, pada kesempatan itu Fadli mendesak dunia mengakhiri kemunafikan dan standar ganda.
“Semua negara ingin rakyatnya hidup damai terbebas dari penderitaan, rasa takut, tindakan pencaplokan, dan segala bentuk intoleransi seperti Islamofobia yang merusak dan pembakaran Al-Qur’an yang berulang-ulang,” kata Fadli seperti keterangan tertulisnya diterima Lintas Parlemen, Rabu (15/3/2023).
Fadli yang juga Ketua Delegasi DPR RI di Sidang Umum Parlemen Dunia (IPU) itu dibeberkan keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Ihwal resep Indonesia yang dinilai sukses menyatukan keragaman, hal itu karena Indonesia teguh pada sejumlah prinsip antara lain percaya bahwa keberagaman adalah untuk memperkaya, sepakat hidup damai di bawah payung konstitusi dan penanaman kultur damai di semua level kehidupan manusia terutama terkait penyelesaian konflik.
Lebih lanjut, di forum debat bertajuk Peaceful Coexistence and Inclusive Societies Through Fighting Against Intolerance itu Wakil Presiden The League of Parliamentarians for Al Quds itu menyoroti dunia yang masih carut marut seperti peperangan, permusuhan, dan intoleransi masih terjadi di berbagai belahan dunia, yang terwujud dalam ujaran kebencian, penodaan agama, apartheid, dan diskriminasi.
“Yang paling meresahkan adalah ketidakadilan global yang masih bercokol yang menimpa penderitaan kolektif yang parah yang dialami rakyat Palestina selama hampir tujuh dekade,” sorotnya.
Tak hanya itu, Fadli juga menyoal sikap diam seribu bahasa atas terus berlanjutnya perampasan tanah dan pengusiran warga Palestina dari tanah airnya serta kematian yang menghantui mereka.
“Apakah kita benar-benar warga dunia yang beradab,” kritiknya sembari mengingatkan kekerasan Israel yang menewaskan hampir 150 warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem timur pada tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan di wilayah tersebut sejak 2004.
Fadli juga mengingatkan ihwal penderitaan minoritas Rohingya di Rakhine dan minoritas Muslim yang disebabkan kebijakan tidak toleran dan Islamofobia. Pada sisi lain, ia mendesak komunitas global termasuk PBB segera mengambil tindakan nyata jika tidak ingin keamanan global runtuh seperti Perang Dunia. Fadli mendesak anggota Parlemen Dunia mengambil peran terdepan untuk memastikan implementasi semua instrumen hukum internasional yang relevan yang disepakati untuk memerangi intoleransi.
“PBB khususnya Dewan Keamanan dituntut untuk terus bertindak. Keadilan global harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Kita harus mulai mempertimbangkan untuk membuat PBB lebih kuat dan lebih efektif dalam upaya menerapkan koeksistensi damai dan masyarakat inklusif,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan.
“Mari kita pastikan dunia kita bebas dari residu mentalitas kolonial, yang cenderung menempatkan orang lain sebagai orang yang tidak bermartabat untuk kemudian dieksploitasi. Kita tidak boleh membiarkan negara manapun berada di atas hukum internasional. Kita semua sama di depan hukum,” pungkas Fadli.
