Di Kampus Unhas! Ketua DPD Sampaikan gegara Amandemen UUD 1945 Banyak Paradoksal Kebangsaan yang Sedang Terjadi

 Di Kampus Unhas! Ketua DPD Sampaikan gegara Amandemen UUD 1945 Banyak Paradoksal Kebangsaan yang Sedang Terjadi

MAKASSAR – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pada wartawan terkait perubahan konstitusi selama 1999-2002 membuat banyak paradoksal yang mengitar persoalan kehidupan berbangsa dan negara Indonesia.

Menurut La Nyalla, sekitar 95 persen dari muatan isi UUD 1945 dengan naskah aslinya sudah diubah. Di mana pada UUD dalam perubahan itu tidak menjabarkan lagi terkait ideologi Pancasila.

“Yang telah dijabarkan yakni ideologi seperti liberalisme serta individualisme yang sudah mempermulus tumbuh kembangnya paham kapitalisme dengan memperkuat jejaring oligarki ekonomi,” ujar LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/9/2022).

Politisi berdarah Bugis ini menjelaskan, kondisi negara saat ini sangat paradoks dengan keadaan rakyat Indonesia yang miskin di tengah negara kaya raya bersama sumber daya alam melimpah. Di mana ratusan juta penduduk Indonesia mengalami kemiskinan yang terus masuk di tataran rentan miskin.

“Di sisi lain, segelintir orang makin kaya dan terus sangat sangat kaya raya. Ini paradoks,” terang La Nyalla.

Ia juga menjelaskan, pada Pasal 33 UUD 1945 di mana naskah asli terdiri atas 3 ayat sudah berubah 5 ayat. Dampaknya, lanjut La Nyala, telah terjadi sejumlah perubahan pada mazhab ekonomi RI dari mazhab pemerataan ekonomi rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Berubah menjadi pertumbuhan ekonomi rakyat dengan ekuivalen bersdama pendapatan pajak dari rakyat.

Akibatnya, tegas La Nyalla, kemudian lahir beberapa aturan ekonomi rakyat diserahkan pada mekanisme pasar dengan privatisasinya. Di mana konsep ekonomi filosofi Pancasila untuk kemakmuran rakyat, dibiarkan mekanisme pasar memperkaya orang per orang yang mayoritas sebagai pemilik modal.

“Ini berimbas pada APBN yang mengandalkan utang semata. Di tahun in, kita perlu membayar bunga utang negara sebanyak Rp400 triliun. Di mana Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nota Rancangan APBN 2023 dengan menambah utang Rp700 triliun,” tegasnya.

“Semakin parah dari harapan kita semua karena kewajiban negara menjamin rakyatnya mengakses kebutuhan hidup yang layak yang dikenal melalui subsidi telah dicabut oleh pemerintah APBN kita tidak sanggup lagi mengcover bantuan itu lagi. Sehingga, kewajiban negara yang dijalankan oleh pemerintah telah diubah sebagai langkah opsional,” sambung La Nyalla.

Saat menyampaikan pidato itu, senator asal Jawa Timur ini ditemani Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian. Dari pihak kampus Unhas dihadiri oleh Rektor Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas, Dr phil Sukri, M.Si, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Dr Sawedi Muhammad M.Sc, Wakil Dekan III Fisip Unhas, Prof Dr Suparman Abdullah MSi.

Laporan: Jihan

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.