Dipimpin Adies Kadir, 9 Fraksi Komisi III DPR Setuju RUU KUHP Dibawa ke Paripurna

 Dipimpin Adies Kadir, 9 Fraksi Komisi III DPR Setuju RUU KUHP Dibawa ke Paripurna

JAKARTA – Ada 9 fraksi di Komisi III DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dibawa rapat tingkat II pada Rapat Paripurna DPR terdekat. Keputusan itu diambil Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI DR H. Adies Kadir, SH, MHum.

Sebelum disahkan, Komisi III DPR RI sempat membahas RKUHP tersebut sebelum pengambilan keputusan. Dari pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

“Untuk mempertegas persetujuan, diminta dari wakil fraksi-fraksi dan menteri HAM RI dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah menandatangani naskah tentang RUU KUHP,” kata Adies saat memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Pada rapat tersebut, sempat dibahas sejumlah isu krusial. Sempat juga digelar forum lobi untuk membahas isu-isu krusial tersebut untuk disepakati oleh pemerintah untuk diubah. Setelah itu barulah kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I.

“Setelah ditanda tangani naskah  RUU KUHP ini maka Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah melaksanakan tugas konstitusinya yaitu pembicaraan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Maka kami meminta persetujuan pada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?” tanya Adies.

Dengan serentak sembilan perwakilan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui dibawah ke paripura untuk disahkan.

“Setuju,” jawab serentak para anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada rapat tersebut disambut tepuk tangan.

Sebagai informasi, hanya Fraksi PKS yang menyetujui RUU KUHP itu dengan catatan. Sementara fraksi lainnya sepeti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RKUHP tersebut tanpa catatan untuk dibawa ke Paripurna DPR terdekat.

Mayoritas fraksi di Komisi III DPR RI berpandangan, KUHP yang saat ini sudah berusia sangat tua. Para fraksi beranggapan, sejak era kolonial Belanda sehingga sudah tidak relevan di era saat ini sehingga RKUHP sangat layak untuk disahkan.

“Selanjutnya, akan kami teruskan hasil rapat ini pada pembahasan tingkat kedua atau pembahasan pada rapat paripurna yang terdekat. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak pemerintah yang mewakili Presiden dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM berserta jajarangan, beserta guru besar atau pihak akademik yang telah mendampingi pemerintah membahas RUU tentang KUHP bersama Komisi III yang merupakan carry over (dari keanggotaan Tahun 2014-2019,” papar Adies yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

“Dan Alhamdulillah, pada hari ini RUU KUHP telah mendapatkan persetujuan bersama untuk dilanjutkan pada tahap meminta persetujuan pada tingkat kedua akan dijadwalkan. Berkenan, kami pimpinan menutup pada rapat hari ini,” pungkas Adies.

Editor: Habib Harsono

Link Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI membahas Penyempurnaan Rancangan Undang – Undang tentang KUHP, Kamis 24 November 2022:

 

 

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.