DPR Minta BTN Antisipasi Dampak Krisis Global Tahun 2023

 DPR Minta BTN Antisipasi Dampak Krisis Global Tahun 2023

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengantisipasi dampak krisis global tahun 2023. Herman berharap melakukan ekspansi secara agresif dalam mengeksplorasi pangsa pasar lainnya, terutama UMKM.

Herman mendorong BTN sebagai pendukung program Pengembangan UMKM Nasional, bisa menjadi jangkar perekonomian Indonesia yang kuat di tengah krisis global mendera.

“Tahun 2023 ini harus disiapkan strategi-strategi khusus. Bahkan, kalau hanya bertumpu terhadap sektor properti rasanya mungkin agak tertatih-tatih kedepan BTN ini. Tentu ada harus ekspansi ke sektor UMKM. Ini juga harus ada segmentasinya karena kalau tidak ada segmentasinya, (ekspansi) ini akan bertabrakan dengan Himbara lainnya. Jangan sampai menimbulkan pertarungan dengan Himbara sehingga hanya memberikan kepada bank swasta saja,” kata Herman seperti keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Politisi Partai Demokrat mengaku, hal itu juga pernah disampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Kota Denpasar, Bali beberapa waktu lau. Pada saat itu, ia  mengingatkan ekspansi yang dilakukan BTN harus memiliki segmentasi yang jelas agar melahirkan persaingan yang sehat antar anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank swasta.

Sebagai informasi, BTN Kota Denpasar berupaya menyalurkan pendanaan UMKM dan KUR. Tercatat per September 2022, BTN Denpasar telah menyalurkan sebesar Rp30 miliar untuk UMKM menengah, Rp11 miliar untuk UMKM kecil, dan Rp40 miliar untuk UMKM mikro. Mengenai KUR, BTN Denpasar telah menyalurkan Rp5,7 miliar skala KUR kecil kepada 24 debitur dan Rp482 juta skala KUR mikro kepada 12 debitur.

Lebih lanjut, Herman menekankan BTN juga harus tetap menguatkan diri di sektor properti. Pasalnya, sebagai produk unggulan BTN, ia memprediksi permintaan sektor perumahan akan menurun pada tahun 2023 akibat dampak krisis global.

Dengan adanya kebijakan Land Banking, ia ingin BTN memanfaatkan kebijakan tersebut agar masyarakat Indonesia terutama yang berusia muda mampu memperoleh hunian terjangkau. Bagi Herman, kebijakan Land Banking telah mengakomodir kementerian ATR BPN untuk bisa memberikan hak pengelolaan baik itu kepada institusi negara, seperti BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah sehingga bisa memberikan harga properti yang lebih murah.

Land Bank ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, land bank ini sebetulnya diharapkan akan menjadi trigger (pemicu) di sektor properti agar bisa mempertahankan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya tinggi, tetapi penyedia rumahnya agak terlambat mengejar. Ini yang harus dikejar ke depan,” jelasnya.

“Jangan sampai yang miskin, makin tersingkir, yang kaya makin menguasai tanah. Akhirnya, kita kehilangan rasa keadilan sosialnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas politisi asal Dapil Jawa Barat VIII ini.

Digiqole ad

Berita Terkait