DPR: Pemerintah Tidak Berhak Tekan Harga SPBU Swasta

 DPR: Pemerintah Tidak Berhak Tekan Harga SPBU Swasta

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak usah berlebihan alias lebay karena mendesak SPBU Vivo menaikkan harga BBM Revvo 89 yang sebesar Rp 8.900 per liter pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta. Sehingga timbul di media sosial terkesan pemerintah otoriter karena mengubah harga operator SPBU swasta.

“Harga BBM yang murah ini kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga BBM subsidi Pertalite RON 90 yang seharga Rp. 10.000 per liter,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).

Politisi PKS ini meminta pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) BBM bersubsidi yang berlaku selama ini. Ia merasa ada yang aneh terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa hari lalu.

“Karena pada saat yang sama harga BBM non subsidi di Pertamina, Shell dan Vivo malah diturunkan, menyusul anjloknya harga minyak dunia,” ujarnya.

Untuk BBM jenis Revvo 89 yang harga sebelumnya Rp9.290 per liter turun menjadi Rp8.900 per liter. Akibatnya masyarakat menyerbu SPBU Vivo. Melihat perbedaan harga jual tersebut Mulyanto meminta pemerintah memberi penjelasan.

“Kenapa harga jual Pertalite yang bersubsidi malah lebih mahal dari BBM non subsidi Revvo 89,” tegasnya.

“Ini kan janggal. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa harga pokok produksi (HPP) Pertalite ini yang sebenarnya. Masa harganya masih lebih mahal daripada harga BBM di SPBU swasta. Selisih harga ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” paparnua.

Sebab kalau Pemerintah benar-benar objektif menghitung harga pokok produksi dan harga keekonomian BBM, semestinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM jenis apapun. Karena harga minyak dunia terus anjlok hingga USD 89 per barel.

“Sementara pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan asumsi makro harga minyak dunia sebesar USD 100 per barel,” jelasnya.

“Artinya, fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas kemampuan anggaran negara. Dengan demikian Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” tukasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait