DPR RI ke Jabar Tinjau Persiapan Pilkada 2024: Perlu Kewaspadaan Dini Masyarakat, TNI, Polri, Masyarakat Semua Berjalan Lancar…

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi ingin kewaspadaan dini terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 digalakkan oleh seluruh pihak termasuk masyarakat, TNI, Polri, Bawaslu dan KPU agar Pilkada di Jawa Barat berjalan lancar.

“Kami telah meminta kesiapan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar dan aman,” kata Dede di Gedung Pakuan, Rumah Jabatan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024) kemarin.

Dede juga menyoroti isu netralitas ASN di sejumlah daerah. Ia menyebut, ada lebih 20 pejabat sementara (PJ) yang bertugas di Jabar yang sedang menjalankan Pilkada sehingga bisa menimbulkan dugaan tidak netral, yang dapat merugikan proses demokrasi.

“Pentingnya netralitas ASN, karena mereka berada dalam posisi yang sangat sensitif. Ada potensi ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengelola Pilkada,” ujar Dede.

Sebagai informasi, Komisi II DPR RI dalam kunjungan itu menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada. Komisi II DPR  berharap agar proses pemilihan berjalan dengan baik, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan tetapi juga dalam hal rekam jejak calon.

“Pilihan masyarakat harus didasarkan pada integritas, dan yang terpenting adalah menjalankan proses ini dengan jujur,” terang Dede Yusuf.

Menurut Dede, keberhasilan Pilkada serentak ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat. Dede Yusuf mengimbau agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan adil.

Alasan itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan memilih pemimpin yang memiliki visi untuk memajukan daerahnya.

“Pilkada adalah hak demokrasi yang harus dihormati, dan hasilnya akan mencerminkan kemajuan yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.

“Di mana Pilkada serentak ini menjadi langkah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang solid,  Pilkada ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat,” sambung Dede.

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tantangan besar dalam Pilkada ini, terutama karena jumlah pemilih yang sangat besar dan adanya perubahan demografi serta migrasi penduduk yang dapat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, Jawa Barat juga termasuk dalam empat provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tertinggi di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Cirebon, diprediksi rawan mengalami gangguan karena perbedaan penegakan hukum dan pengawasan di masing-masing wilayah.