DPR Sebut Harga Gas Bumi Tertentu Perlu 7 Sektor Industri

 DPR Sebut Harga Gas Bumi Tertentu Perlu 7 Sektor Industri

Gambar : Dialog Lamhot Sinaga dengan Manager Produksi PT Freeport Indonesia Decky Jolemal

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga menanyakan soal implementasi pelaksanaan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Menurutnya, implementasi dari beleid tersebut tidak membuat tujuh sektor industri yang tercantum di dalamnya tidak berkembang.

Misalnya, kapasitas produksi pupuk tak mengalami kenaikan. Bahkan, tambahnya, dengan kehadiran aturan tersebut justru angka ekspor amoniak dari produsen pupuk yang naik.

“Ada pemberlakuan terhadap industri-industri ini yang tidak sesuai Perpres 121/2020. Kenapa ada pemberlakuan yang sifatnya berbeda antara satu industri dengan industri lain, terhadap tujuh sektor industri yang sudah termasuk,” kata Lamhot seperti keterangan tertulisnya yang diterima Lintas Parlemen yang juga disampaikan saat  Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022) kemarin.

Diketahui, harga gas bumi bagi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk PT PLN (Persero) dipatok sebesar US$6 per MMBTU. Secara keseluruhan, harga gas tersebut berlaku bagi tujuh golongan industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar juga menyoroti soal aturan tersebut. Ia menggunakan istilah pasien mati, ambulans belum datang untuk menggambarkan kondisi industri kaca, keramik, dan sarung tangan karet yang saat ini stagnan bahkan mengalami penurunan produksi.

“Perubahan dan penambahan beberapa industri yang belum ditandatangani oleh Pak Menteri karena masih meminta persetujuan Menteri Keuangan. Saya pikir Menkeu perlu didesak oleh Komisi VII untuk HGBT ini. Karena saya khawatir kita menuju 2023 ketar-ketir karena beberapa industri akan PHK, apalagi industri yang berkaitan dan berharap dengan harga gas US$6,” jelasnya.

Nasril menegaskan pemerintah harus memikirkan gelombang PHK di beberapa industri. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika industri manufaktur yang berbahan bakar gas tersebut terpaksa melakukan PHK.

Merespons hal tersebut, Arifin Tasrif menjelaskan pemerintah melihat unsur subsidi dalam perhitungan HGBT untuk beberapa industri. Harapannya industri-industri, selain Public Service Obligation (PSO), bisa berkembang dan produknya bisa bersaing di pasar domestik dan internasional.

“Realisasi paling banyak untuk PSO itu PLN dan pupuk yang memang menyerap gas paling besar, terutama di sektor kelistrikan. Pupuk ini juga industrinya menanggung misi subsidi, ini juga memberikan kompensasi balance terhadap pengeluaran pemerintah,” ujar Arifin.

Ia juga menjelaskan bahwa memang sedang dilakukan evaluasi untuk penambahan sektor baru yang berhak menerima HGBT. Namun, Arifin menegaskan perlu persetujuan menteri keuangan sebagai pengelola pendapatan pajak dan non-pajak dari sektor migas.

Komisi VII DPR RI menyoroti implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Beleid itu mematok harga gas bumi bagi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk PT PLN (Persero), adalah 6 dolar AS per MMBTU (Million British Thermal Unit). Secara keseluruhan, harga gas tersebut berlaku bagi tujuh golongan industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Lamhot Sinaga mempertanyakan pemberlakuan HGBT kepada seluruh sektor yang disebut dalam Perpres 121. Ia mendapati temuan, adanya pemberlakuan HGBT kepada industri yang tidak sesuai dengan Perpres 121, dimana terdapat salah satu industri yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan penjelasan, karena implementasi ini menjadi bagian penting mendorong tumbuhnya industri petrochemical Tanah Air dan juga tumbuhnya industri di luar tujuh industri existing ini.

“Apakah karena mereka (perusahaan) swasta, ataukah memang di Perpres itu disebutkan hanya untuk (perusahaan) BUMN, tidak untuk swasta. Kami ingin mendapatkan masukan dari Pak Menteri, ada pemberlakuan yang sifatnya berbeda antara satu industri dengan industri lainnya terhadap penetapan-penatapan harga gas, terhadap tujuh sektor industri,” kata terangnya

“Saya membaca laporan hasil keuangan masing-masing industri pupuk kita. Yang saya lihat, justru bukan kapasitas produksinya yang naik, tapi yang naik justru adalah angka ekspor amoniaknya. Sehingga kami khawatir, jangan sampai terjadi sebuah deviasi terhadap kebijakan. Yang tadinya Perpres 121 itu flat 6 dolar (AS per MMBTU), kita harapkan kapasitas produksi pupuknya naik, tapi malah ekspor amoniak dari produsen pupuk yang naik. Itu yang kami lihat dari sekarang ini pasca-Perpres 121, tidak ada kemanfaatannya terhadap masyarakat kita. Pupuk tetap langka dimana-mana,” kritik Legislator Dapil Sumatera Utara II tersebut.

Editor: Habib Harsono

 

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.