DPR Sebut Target Besar Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah hanya Bebani Rakyat

 DPR Sebut Target Besar Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah hanya Bebani Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan

JAKARTA, LintasParlemen.com –Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan masyarakat Indonesia masih terbebani oleh utang dari obsesi dan target ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Menurut Heri, hingga saat ini utang pemerintah sudah mencapai Rp4.000 triliun. Utang tersebut diperoleh dan ditanggung oleh rakyat melalui pajak yang dibayar masyarakat Indonesia.

“Pemerintah yang berobsesi, dan rakyat yang menanggung semua. Apalagi sumber belanja pemerintah sebesar-besarnya berasal dari pajak yang ditarik dari rakyat. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir, besar pajak dari total penerimaan negara rata-rata di atas 80 persen,” terang Heri seperti rilis diterima LintasParlemen, Jakarta, Senin (20/06/2016).

“Keringat rakyat terus diperas untuk membiayai belanja pemerintah. Bahkan, defisit keseimbangan primer yang sudah mencapai lebih dari Rp300 triliun juga dibayar oleh rakyat dari pungutan pajak,” sambungnya.

Justru subsidi BBM, sebutnya, yang jadi hak rakyat malah dicabut dan dipaksa membeli BBM jauh lebih mahal dari sebenarnya. Di mana pemerintah ingin dapat uang cash untuk membiayai semua belanja.

“Apalagi belanja dan investasi pemerintah kurang menyentuh sektor riil. Akibatnya daya beli masyarakat melemah. Ya ujung-ujungnya, pertumbuhan yang ditargetkan 5,3% tidak akan tercapai. Bahkan, pertumbuhan yang sifatnya konsumtif itu hanya akan dinikmati oleh 20% orang terkaya. Sedang, 80% orang sisanya rentan tertinggal,” jelasnya.

Politisi yang juga pengusaha itu menegaskan, posisi ekonomi yang konsumtif tidak akan menggerakkan ekonomi domestik yang menghasilkan nilai tambah.

Sebaliknya, terangnya, pasar domestik hanya jadi arena jualan barang-barang asing tanpa memberikan nilai tambah atau keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

“Dampaknya, kita sudah tahu bahwa APBN kita akan terus mengalami defisit. Bahkan, defisitnya bisa melampaui 3% yang disyaratkan UU Keuangan Negara,” pungkasnya.

Di akhir pesannya, politisi Dapil Ja wa Baaray IV itu meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjaga keseimbangan primer jika pemerintah tidak ingin terus bergantung pada utang.

“Belanja dan investasi juga harus diarahkan pada sektor riil dan produktif. Dan infrastruktur perlu dibangun lewat skema public-private partnership yang pro kepentingan rakyat,” pesannya. (Mahabbahtaein)

Digiqole ad

Berita Terkait