DPT Ganda vs e-KTP Tercecer: Jika Ada Unsur Kesengajaan Harus Tindakan Tegas

DPT Ganda vs e-KTP Tercecer: Jika Ada Unsur Kesengajaan Harus Tindakan Tegas

SHARE
Firman Soebagyo (foto: pribadi)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Firman Soebgayo menyayangkan lambannya KPU bersama pemerintah mengambil langkah untuk menyelesaikan banyaknya temuan DPT ganda di beberapa daerah yang ditemukan oleh Bawaslu.

Menurut Firman, penemuan DPT ganda tersebut akan berakibat fatal dalam penyelenggaraan pemilu serentak 20119 mendatang. Persoalan DPT ganda tersebut bisa memicu konflik kepentingan dikemudian hari, khususnya terkait Pilpres yang diperkirakan akan terjadi persainganya ketat dan memiliki sensitivitas tinggi.

“Oleh karena itu saya mendesak KPU bekerjasama dengan pemerintah agar secepatnya menyelesaikan masalah ini dan tidak saling menyalahkan soal kasus DPT ganda,” kata Firman pada wartawan,  Kamis (13/9/2018) kemarin.

Bagi Firman, KPU dan Pemerintah masih cukup waktu untuk membereskan DPT yang dianggap janggal tersebut.

“Di sisi lain, saat rapat pembahasn anggaran di DPR, kami kecewa terhadap diketemukannya E-KTP di Serang yang berada di tengah kebun. Ini semakin mencurikan ada pihak tertentu yang ingin membuat suasana semakin gaduh menjelang pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi,” jelas politisi Golkar asal Dapil Pati itu.

“Dan kekecewaan ini karena dianggap pemerintah dalam hal ini Dirjen Dulcapil masih kurang serius dan menyepelekan diketemukannya E-KTP yang invalid. Kececernya E-KTP ini adalah temuan yang ke dua setelah tercecernya EKTP di Bogor beberapa waktu lalu yang secara tegas Menteri Dalam Negeri (Tjahja Kumolo) juga akan melakukan pembenahan dan membuat SOP (standart operasional prosedur) utk memusnakhannya,” sambung Firman.

“Lagi-lagi SOP belum dijalankan sdh ditemukan lagi EKTP tercecer di salah satu kebun di Serang yang sangat mengejutkan berbagai pihak terutama anggota DPR RI.”

Untuk itu, Firman meminta pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kerjasama dengan Kepolisian RI untuk mengusut secara tuntas ditemukannya e-KTP tercecer itu.

Baca juga :   JPPR Sayangkan Keluarkan Surat Edaran, Bukti KPU Tak Profesional Bekerja

“Jika ada unsur kesengajaan harus dilakukan tindakan tegas dan Dirjen terkait harus mempertanggung jawabkan karena ini bisa mengacaukan pelaksanaan pemilu yang tidak Jurdil dan demokratis,” pungkas Firman.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya memprediksi jumlah data pemilih ganda Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 mencapai angka 2 juta.

Jumlah tersebut meningkat dari hasil analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Angka itu merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sejak 5 September 2018.

Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Di dalam negeri, jumlah pemilih tersebut didata dari 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi. (Rengga)

Facebook Comments