Eks Napi Koruptor Bisa Caleg, PSI: KPK Harus Ungkap Nama-namanya

 Eks Napi Koruptor Bisa Caleg, PSI: KPK Harus Ungkap Nama-namanya

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan di tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memberikan pelatihan antikorupsi kepada partai-partai politik, Pemilu 2024 justru masih bisa disusupi oleh koruptor.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Ariyo Bimmo menyatakan masih diperbolehkannya mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.

“Ajakan KPK agar partai-partai politik menanamkan integritas dan sikap antikorupsi pada seluruh kadernya seharusnya juga diikuti larangan tegas kepada kader-kader partai yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi untuk tidak mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” kata Bimmo kepada wartawan, Senin (29/8/2022).

Bimmo mengatakan, jika masih ada partai politik yang memaksakan kader mantan napi koruptor tetap mencalonkan diri di Pemilu 2024, PSI meminta KPK untuk membuka daftarnya ke publik.

“KPK harus membuat daftar hitam politikus-politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan menampilkannya secara terbuka agar masyarakat tidak memilih partai yang tetap mencalonkannya,” ujarnya.

Sejak didirikan, PSI tegas melarang mantan napi korupsi untuk mendaftar sebagai Caleg melalui PSI. Sikap yang tegas diterapkan saat Pemilu 2019 ini akan kembali dilakukan pada Pemilu 2024.

“PSI tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi pada tahun 2024,” jelasnya.

Masih menurut Bimmo, komitmen PSI untuk menolak mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif dan menjalankan politik tanpa mahar merupakan bagian tak terpisahkan dari DNA antikorupsi PSI.

“Kami juga harus menjaga ingatan publik dan menolak lupa,” tuturnya.

PSI berpandangan, tindak pidana korupsi merupakan bentuk penghianatan pada rakyat, sehingga pelakunya tidak layak kembali diberi kepercayaan menjadi pengambil keputusan di bidang publik.

PSI menyayangkan masih ada partai politik yang memberi kesempatan kepada kader-kadernya yang telah terbukti korupsi untuk kembali menyandang jabatan publik.

“Tempo hari ada yang diangkat menjadi komisaris BUMN, sebelumnya malah ada yang terpilih sebagai anggota DPR/DPRD. Sepakat bahwa secara aturan masih memungkinkan, tapi Parpol jelas memiliki wewenang untuk menjadi filter dalam perjuangan Anti Korupsi,” paparnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait