Evaluasi Ekonomi 2017, Gerindra: Kemiskinan Makin Tumbuh!

Evaluasi Ekonomi 2017, Gerindra: Kemiskinan Makin Tumbuh!

SHARE
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat IV Heri Gunawan (dpr.go.id)

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai selama tahun 2017 kemiskinan tumbuh subur di negeri ini. Hal itu sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan per Maret 2017 jumlah orang miskin bertambah 6.900 jiwa.

Menurut Heri, sejatinya jumlah orang miskin di Indonesia makin berkurang dengan program yang diterlurkan pemerintah. Namun hasilnya nihil. Padahal, di sisi dukungan politik baik dari DPR dan masyarakat sangat besar buat pemerintahan Jokowi-JK.

“Inginnya kita (di DPR), persoalan ini menjadi catatan terpenting bagi pemerintah di bidang ekonomi di tahun 2018,” kata Heri saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/1/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, kini jumlah masyarakat Indonesia tergolong miskin terus bertambah di tahun 2017 menjadi 22,77 juta jiwa (10,64 %). Angka kemiskinan 2017 tersebut lebih tinggi daripada 2016 yang mencapai 27,76 juta jiwa.

Untuk itu, Heri kepada pemerintah bekerja serius menyelesaikan persoalan kemiskinan di tahun 2018. Heri menyebutkan, akar masalah bertambahnya angka kemiskinan karena sistem ekonomi yang jalankan oleh pemerintah selama ini.

“Sebabnya, sistem yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan masyarakat. Sekali lagi memiskinkan rakyatnya. Di mana selama ini pihak pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang jadi sandarannya kerap menjadi polemik. Data statistik yang digunakan sering salah tafsir, bahkan menyesatkan,” jelas politisi Gerindra ini.

Bagi Heri, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini oleh pemerintah belum mampu menciptakan pemerataan penduduk. Di mana-mana terjadi, ada angka ketimpangan bertengger di kisaran 0,39.

Belum lagi, lanjutnya, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun. Angkat itu belum bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Faktanya, terangnya, hanya ada 1% orang yang menguasai 39% pendapatan nasional saat ini. Lebih dari itu, sambungnya, tak lebih dari 2% orang telah menguasai lebih dari 70% tanah di Republik ini.

Baca juga :   Presiden Jokowi : Jangan Sampai Pasar Tradisional Kalah Dengan Mall

“Yang menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini ekonomi kita belum dinikmati oleh rakyat banyak yang mayoritas. Angka di kuartal III yang mencapai 5,06% tak menggenjot daya beli sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dari 4,95% menjadi 4,93%,” papar Heri.

Heri yang juga Politisi asal Dapil Jawa Barat IV ini menyebutkan, sejatinya pihak pemerintah perlu menyadari terjadinya defisit cenderung meningkat yand disebabkan oleh realisasi belanja rata-rata tumbuh di kisaran 5%.

“Sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3 persen saja. Pemerintah harus prudent (berhati-hati dalam bersikap) mengelola belanja dan utang. Kelihatannya pemerintah akan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan,” punkasnya. (HMS)

Facebook Comments
Iklan: