Fadel Muhammad Ancam Diskualifikasi Caketum Terbukti Lakukan Money Politic di Munaslub Golkar

 Fadel Muhammad Ancam Diskualifikasi Caketum Terbukti Lakukan Money Politic di Munaslub Golkar

Anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad

BALI, LintasParlemen.com – Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Fadel Muhammad menegaskan lagi bahwa pihaknya akan tetap netral dan tegas dalam memberikan sanksi pada caketum Golkar yang melanggar.

Fadel yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu menegaskan pihak akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik calon ketua umum jelang Munaslub di Bali, Sabtu (14/05/2016) besok.

Politisi senior itu mengulangi bahwa Komite Etik dalam bekerja mengedepankan asas objektivitas, netral dan tegas dalam mengambil atau menentukan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan para kubu caketum di Munaslub Golkar ini.

“Saya sudah katakan bahwa kami akan bersikap tegas, netral dan objektif dalam memutuskan perkara. Semua itu kami tempu demi kepentingan Partai Golkar ke depannya,” kata Fadel saat dihubungi LintasParlemen.com, Kamis (12/05/2016) kemarin.

“Adapun dari hasil rapat kami (Komite Etik Munaslub Golkar, red), nanti akan kami informasikan kepada masyarakat ya (melalui media, red),” sambung Menteri Kelautan dan Perikanan di era SBY ini.

Mantan Gubernur Gorontalo ini berjanji, jika ada caketum yang terbukti melanggar etik. Pihaknya tak memiliki kompromi dan tak memaafkan caketim itu. Sehingga pihaknya akan memberikan sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukan caketum bersangkutan.

“Sanksinya, ya mulai sanksi ringan, sedang, hingga berat yang berupa diskualifikasi. Sanksi berat ini jika caketum terbukti bagi-bagi uang,” terang Fadel.

Sebagai informasi, Komite Etik yang beranggotakan 10 orang akan mengklarifikasi berbagai laporan yang masuk. Para Caketum yang dilaporkan juga sudah dipanggil, di antaranya Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Banyak laporan yang diterima Komite Etik. Mulai dari laporan pertemuan caketum dengan DPD hingga dugaan bagi-bagi duit. Di antaranya pertemuan di Hotel Ritz Charlton Jakarta.

Selain itu ada juga ‘operasi tangkap tangan’ di Hotel Grand Melia Jakarta, dengan laporan dugaan money politic di Surabaya, dan pertemuan dengan beberapa sekretaris DPD II di Malang Jawa Timur. (Mahabbahtaein)

Digiqole ad

Berita Terkait