Fikri Desak Gelar Rapat Gabungan Komisi DPR dan Kementerian untuk Akhiri Masalah Honorer

 Fikri Desak Gelar Rapat Gabungan Komisi DPR dan Kementerian untuk Akhiri Masalah Honorer

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, asal Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mendesak agar digelar kembali rapat gabungan DPR RI bersama lintas komisi dan kementerian untuk menyelesaikan problematika tenaga honorer.

“Mendesak untuk penyelesaian mengacu pada komitmen yang lalu bahwa semua honorer menjadi ASN baik PNS maupun PPPK,” katanya saat interupsi pada rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Fikri memaparkan alasan kenapa permasalahan tenaga honorer harus segera dicarikan titik temunya. Jumlah honorer pada periode lalu, 2014-2019 mencapai 438 ribu orang, 157 ribu diantaranya guru.

“Namun, baru 37 ribu guru yang diterima menjadi PPPK pada tahap pertama, itupun sebagian diketahui sudah wafat atau masuk usia pensiun ketika menerima SK pengangkatan,” ujar politisi PKS ini.

Kemudian dalam rekrutmen 1 juta PPPK dalam 2 tahun terakhir, diketahui ada 925.637 pelamar, dan yang lulus serta mendapat formasi ada 293.860 orang.

“Namun, hingga tahun 2022 ada 193.954 guru yang lulus,namun belum mendapatkan formasinya,” terang Fikri.

Fikri menyayangkan bahwa diketahui beberapa daerah menerbitkan edaran untuk tidak membuka lagi formasi PPPK.

“Terakhir ada beberapa daerah yang mengumumkan penghentian formasi PPPK, karena tidak yakin pembiayaan atas PPPK dijamin oleh APBN,” ucapnya.

Dia menambahkan, kendati kementerian terkait sudah menjamin bahwa sepenuhnya anggaran PPPK akan ditanggung APBN, namun tidak semua daerah percaya.

“Karena itu, melalui forum paripurna ini, kami mendesak perlunya ada rapat gabungan lagi untuk mengumpulkan beberapa kementerian untuk menuntaskan komitmen awal, yakni semua honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” tegasnya.

Atas interupsi itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya sidang paripurna menanggapi, akan melanjutkan proses tersebut melalui rapat gabungan.

“Jadi, prosesnya akan kita perpanjang dengan membuat rapat gabungan,” kata Sufmi.

Sebelumnya, rapat gabungan antara lintas kementerian dan komisi-komisi di DPR RI membahas solusi bagi tenaga honorer digelar pada 2018 silam, dan menghasilkan keputusan penting. Opsi yang diberikan bagi tenaga honorer adalah: (1) mengikuti seleksi CPNS, (2) mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan (3) berhak atas upah setara UMP atau UMK. (F3)

Digiqole ad

Berita Terkait