Gorden DPR Disorot, Sekjen DPR Malah ‘Kampanye’ di Aceh

 Gorden DPR Disorot, Sekjen DPR Malah ‘Kampanye’ di Aceh

Saat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR Rp 43.5 miliar. Malah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar melakukan ‘kampanye’ dalam rangka persiapan sebagaiĀ  Pj Gubernur Provinsi Aceh untuk masa bakti tahun 2022 hingga tahun 2024 jika ada peluang maju di Pilkada Gubernur Aceh 2024 mendatang.

Disebut kampanye, karena selama kuliah umum layaknya dirinya sedang berberkampanye menyampaikan visi misi membangun Aceh ke depan. Pada kuliah umum tersebut pun temanya menjurus ke kampanye, “PELUANG DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI RAKYAT ACEH DI ERA TATANAN DUNIA BARU” yang disampaikan di hadapan para mahasiswa dan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Rabu (11/5/2022) pukul 14.00 WIB kemarin.

Dalam kuliah umum itu pun, Indra tidak ditemukan membahas soal DPR RI. Padahal, tugas Sekjen DPR RI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal fokus membantu kelancaran tugas-tugas Anggota DPR RI. Di Mana tugas utama Indra di DPR mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Bukan ‘berkampanye’.

Memang Indra digadang-gadang menggantikan Gubernur Aceh definitif Ir Nova Iriansyah, MT yang habis masa jabatannya di bulan Juli 2022 ini. Sementara Pilkada serentak baru digelar di tahun 2024 mendatang. Di sejumlah media lokal, Indra dicitrakan putra daerah yang berhasil di Ibu Kota.

Namun, citra positifnya di daerah menyisahkan pekerjaan terkait pengadaan gorden di DPR. Persoalan ini menuai kecaman dari rakyat. Banyak tanya pada penetapan pemenang tender proyek miliaran tersebut yang dimenang oleh penawar harga tertinggi sebesar Rp 43,5 miliar. Gorden berjenis vitrase dan blind tersebut memunculkan segudang keanehan.

Rakyat menilai harga segitu tidak wajar. Terlalu mahal hanya sebuah gorden. Bahkan sejumlah anggota DPR menyebut pergantian gorden tak perlu terlalu mahal. Dan, pengadaan gorden bagi rumah dinas anggota dewan malah dimenangkan pihak penawar harga tertinggi. Logikanya, penawaran harga terendah sejatinya yang menang. Pada proses ini dimenangkan oleh penawar tertinggi dengan alasan syarat dimiliki oleh penawar tertinggi lebih lengkap.

Keanehan lain, banyak perusahaan yang gugur lebih awal dengan alasan tertentu tanpa adanya proses penawaran yang jelas. Belum lagi soal kain gorden yang ditawarkan tidak spesifikan ke peserta lelang. Di mana panitia tidak memberi ruang peserta lelang agar barangnya mudah dicari di pasar. Selama proses tender, seolah sudah dikunci perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

Pada proses tender, juga tak berjalan kompetitif. Sehingga selama proses seleksi tersebut berjalan dengan kecurigaan, apalagi kain gorden sangat mudah didapatkan di pasar. Tak hanya itu, tak semua gorden rusak, masih ada sebagaian yang masih bisa digunakan. Tapi oleh Indra, gorden harus diganti semua.

Wajar jika ada tanya, pengadaan gorden ini sebuah rentetan yang sama dari ‘permainan’ Indra ‘mengumpulkan modal’ di lingkungan DPR sebagai upaya mencari selisih untuk membiaya karir politiknya yang tak lama lagi pensiun dan melangkah maju Pilkada Serentak Gubernur Aceh 2024 mendatang usai ditunjuk jadi PJ Gubernur Aceh tahun ini?

Hanya Indra yang bisa yang menjawab. Setidaknya, sejumlah pegawai di lingkungan DPR RI mengaku di era Indra memimpin ‘proyek-proyek’ Setjen DPR yang dikerjakan oleh ‘orangnya’ Indra. Betulkah? Yang jelas, Indra sedang di atas angin menjadi Gubernur Aceh periode berikutnya.

Selamat sukses!

Berita Terkait