Habib Aboe Akui PKS Sempat Diminta Gaungkan Isu Jabatan Presiden Tiga Periode

 Habib Aboe Akui PKS Sempat Diminta Gaungkan Isu Jabatan Presiden Tiga Periode

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengaku bahwa dirinya pernah diminta oleh seniornya untuk menggaungkan soal jabatan presiden tiga periode.

“Saya juga diminta ‘bib ngomong dong bib tiga periode, kan habib paling pantas’. Ya salah perintah kalau begitu. Ada (yang meminta saya). Ini rahasia,” kata Aboe dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ahad  (29/10/2023).

Anggota Komisi III DPR RI asal Dapil Kalimantan Selatan I ini itu juga menceritakan saat seniornya berusaha membujuk dirinya untuk menggaungkan wacana ini, namun ia tolak.

Habib Aboe pun enggan mengungkapkan identitas senior yang membujuknya. “(Terkait orangnya) sudah lah, (Hal ini dinyatakan) lagi di Mandalika (Lombok, Nusa Tenggara Barat),” tutur Aboe.

“Saya tidak usah sebutkan namanya karena beliau juga menyampaikan kepada saya baik-baik dan saya juga sudah menyatakan tidak siap,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Hasto membenarkan soal itu, bahkan menyebut isu tersebut atas permintaan ‘Pak Lurah’ alias Presiden Jokowi.

“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan bahwa Jokowi dan Megawati tidak pernah membahas soal isu masa jabatan presiden tiga periode dalam berbagai pertemuan. “Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan.

Puan juga meragukan adanya permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Sebab masa jabatan presiden sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana kemudian seperti apa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, wacana memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode pertama kali muncul beberapa bulan lalu dan mendapat pertentangan dari banyak pihak. Namun kini isu tersebut muncul kembali.

Berita Terkait