Hate Speech, Hoax, Ketidakadilan,  Konflik dan Partisipasi Masyarakat

Hate Speech, Hoax, Ketidakadilan,  Konflik dan Partisipasi Masyarakat

SHARE

Oleh: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Dalam memasuki tahun politik 2018 dan 2019, masalah hate speech (ujaran kebencian) dan hoax (berita bohong) telah menjadi perhatian semua pihak karena dianggap sebagai sumber perpecahan dan konflik bangsa Indonesia.

Pada hal menurut saya masalah hate speech (ujaran kebencian) dan hoax (berita bohong) merupakan akibat bukan akar masalah.  Akar masalah di Indonesia adalah ketidakadilan.

Setidaknya ada tiga ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pertama, ketidakadilan dalam bidang ekonomi.   Di Indonesia merupakan fakta sosiologis bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah umat  Islam.  Akan tetapi, mereka termarjinalisasi  dalam bidang ekonomi. Tragisnya, semakin lama semakin sedikit yang berani mengemukakan masalah tersebut  karena takut dituduh “SARA”.

Bahkan sudah muncul wacana tidak boleh membicarakan masalah mayoritas di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tidak  boleh membicarakan masalah pribumi karena dianggap diskriminatif dan “SARA”.  Gubernur Anies Baswedan sudah dilapor ke polisi karena dalam pidato perdananya setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta  menyebut pribumi.

Pada hal masyarakat membicarakan masalah “mayoritas” dan “pribumi” tidak ada maksud untuk mengobarkan permusuhan di antara sesama anak bangsa, tetapi semata-mata dalam rangka memperjuangkan keadilan, karena keadilan merupakan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memperjuangkan keadilan, maka narasi harus dibangun berdasarkan kata dan kalimat serta fakta sosiologis, alasan idiologis dan teologis.  Oleh karena, hampir mustahil bisa diwujudkan keadilan sosial jika tidak dibangun narasi, kata dan kalimat yang saat ini ditabukan untuk disuarakan.  Pada hal sumber ujaran kebencian dan hoax adalah masalah ketidakadilan dalam segala aspek dan terkait dengan isu “SARA”.

Baca juga :   Untuk Laju Ekonomi Indonesia, Perlukah Buy Back Saham BUMN?

Kedua, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Persepsi masyarakat dalam penegakan hukum cukup negatif karena dianggap tebang pilih. Hukum tegak pada mereka yang beroposisi dengan pemerintah. Ulama dikriminalisasi  jika dianggap melawan pemerintah.

Maka penegakan hukum yang dianggap tidak adil merupakan salah satu penyebab maraknya hate speech (ujaran kebencian) dan hoax (berita bohong) di media sosial.

Ketiga, ketidakadilan dalam kasus reklamasi.  1) Belum ada izin yang lengkap sudah dilakukan pembangunan. 2) Sudah dilarang pembangunannya masih terus dibangun. 3) Kantor BPN Jakarta Utara tgl 23 Agustus 2017 telah mengeluarkan sertifikat tanah dengan luas 3.120.000 meter persegi.  Ini merupakan bukti bahwa mereka kuat bisa berbuat sesukanya karena didukung oleh mereka yang berkuasa.

Masalah ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sumber utama konflik sosial bukan ujaran kebencian dan berita bohong sebagaimana sering dikemukakan.

Kalau kita hanya menangani permasalahan yang bukan akar masalah, maka suatu konflik bisa reda sejenak jika dilakukan penegakan hukum, tetapi akan timbul kembali konflik dan bahkan bisa lebih dahsyat karena akar masalahnya tidak dipecahkan.

Partisipasi Mengatasi Masalah

Untuk memecahkan akar masalah konflik dan mengatasi konflik sosial, maka suka tidak suka dan mau tidak mau harus ada partisipasi masyarakat.

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yaitu pengambilan bagian atau pengikutsertaan.  Menurut Keith Davis bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya.

Partisipasi pemecahan akar masalah konflik dapat dilakukan oleh setiap orang.  Mereka yang sedang berkuasa, dapat berperan yang lebih besar dalam memecahkan akar masalah konflik dengan membuat UU bersama parlemen (DPR) yang bersifat memaksa supaya keadilan diwujudkan misalnya dalam bidang ekonomi.  Tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat akibat ketidakadilan serta membuat hal-hal yang menjadi pegangan bersama  untuk menangani konflik jika terjadi.

Baca juga :   Jaga Kerahasiaan Pilihan

Kita bersyukur pemerintah dan DPR telah membuat UU ITE yang menjerat mereka yang melakukan hate speech (ujaran kebencian) dan hoax (berita bohong), akan tetapi akar masalahnya tidak dibuatkan UU yaitu ketidakadilan sosial.

Selain itu, mereka yang tidak berada dalam kekuasaan, misalnya ilmuan harus sering menyuarakan ke publik tentang pentingnya memecahkan akar masalah ketidakadilan di dalam berbangsa dan bernegara karena bisa memicu terjadinya konflik sosial.  Juga tidak melakukan ujaran kebencian dan membuat berita bohong.

Bagi masyarakat biasa bisa juga  berpartisipasi dalam memecahkan akar masalah  konflik dan atau berpartisipasi dalam menangani konflik sosial dengan menyediakan tenaga dan pikiran untuk urun rembuk atau musyawarah guna mencari solusi atas konflik yang terjadi.  Termasuk partisipasi menyediakan tempat dan konsumsi bagi mereka yang bermusyawarah untuk mencari akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam menangani konflik sosial.

Selain itu masyarakat bisa berpartisipasi mencegah dan tidak melakukan ujaran kebencian dan membuat berita bohong karena tidak hanya dilarang dalam UU tetapi juga dilarang oleh semua agama.

Maka sangat penting dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya melarang masyarakat berbuat, berkata dan menulis yang bernada ujaran kebencian dan berita bohong, tetapi mereka yang diamanati memegang kekuasaan untuk selalu mewujudkan keadilan karena keadilan mendekatkan kita kepada ketaqwaan.

Allahu a’lam bisshawab

Facebook Comments
Iklan: