Indonesi Berhak Protes Keras Klaim Sepihak China Soal Laut Natuna

Indonesi Berhak Protes Keras Klaim Sepihak China Soal Laut Natuna

SHARE
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Bahri Anshori (foto pribadi)

Oleh: Drs.HM. Syaiful Bahri Anshori, MP, Anggota Komisi I DPR RI

Sikap Indonesia terhadap sengketa laut Natuna. Indonesi berhak melakukan protes keras terhadap klaim sepihak dari China. Hal ini dapat dilihat dari berbagai spektrum argumentasi yng valid dan kredible baik menurut hukum internasional maupun argumentasi historis, laut Natuna. Relevansi itu dapat dilihat dari faktor faktor sebagai berikut;

1. Argumentasi Historis

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna masuk ke wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi pulau pengawal yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menerima kedaulatan di Republik Indonesia yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi meminta kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Dari klaim sejarah tersebut, Indonesia telah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3,420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi populasi dominan, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Sehingga berdasarkan fakta kesejarahan tersebut klaim China tidak mempunyai dasar historis apapun atas laut Natuna, selain daripada kepentingan ekonomi akan kekayaan gas alam di Natuna dan melindungi nelayan China.

2. Argumentasi regulasi.

a. zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEE) Atas Natuna sudah didaftarkan menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia dan sesuai.dengan hukum internasional yakni dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB merupakan lembaga yang menetapkan batas ZEE.

b. Bahwa Keputusan SCS Tribunal 2016. Tidak mengakui seluruh klaim China atas Natuna, selain istilah “relevant waters” yang diklaim oleh RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

c. Undang undang ZEE yakni UU No. 5 Tahun 1983 sebagai landasan yang menyatakan sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dilindungi,dikelola secar tepat dan bijaksana.

3. Sikap yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut;

A. Pemerintah dan seluruh warga negara harus hadir di laut natuna, karena kedaulatan Indonesia, adalah harga mati terutama instrumen negara harus hadir secara fisik disana karena untuk.melakukan penguasaan secara efektif melalui KKP, TNI AL, Bakamla untuk tegas mengusir nelayan China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE. Serta harus mendorong dan memfasilitasi nelayan Indonesia untuk masif melakukan eksploitasi ikan di ZEE serta mendapatkan pengawalan yang ketat dari TNI.

B. Pemerintah Indonesia harus mengawal dan secara tegas melakukan penolakan atas klaim China melalui nota diplomatik yang menjelaskan posisi dan sikap indonesia yang tegas.

C. Mendorong Presiden republik Indonesia secara aktif melakukan loby internasional serta memperkuat diplomasi internasional untuk menjaga kedaulatan republik Indonesia.

D. Melakukan gugatan arbitrase internasional melalui mekanisme hukum internasional atas pelanggaran atas zona ekonomi ekslusif indonesia (ZEEI).

Untuk itu, saya minta para pejabat jangan menganggap hal ini menjadi persoalan kecil, karena ini persoalan kedaulatan RI. Jangan mengecilkan persoalan yang besar dan jangan mebesarkan persoalan yang kecil, saya tidak sependapat dengan pernyataan seorang pejabat yang mengatakan persoalan natuna ini jangan besar-besarkan.

Bagi saya persoalan Natuna ini tanpa di besar-besarkan yaa memang persoalan besar, masak persoalan kedaulatan dianggap persoalan kecil, yang bener aja-persoalan cara penyalesaiannya denga cara yang baik , dengan cara diplomatik, bukan dengan cara kekerasan itu soal lain.

Jadi soarang pejabat hati-hatilah kalau berstatmen, kalau saja persoalan kedaulatan dianggap kecil atau jangan dibesar-besarkan lalu apa yang dimaksudkan persoalan besar bangsa ini?

Menurut saya cara penyelesaiannya dengan cari diplomatik melalui perundingan dan jangan lepas dari tata aturan yang disepakati oleh dunia internasional, misalkan kesepakatan Unclos 1982. Cina gak sok enaknya sendiri menafsirkan laut Cina Selatan ( Natuna sesuai dengan kepentingannya sendiri).

Demikian terimakasih

 

Facebook Comments