Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Mandar Tolak Caleg Koruptor

Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Mandar Tolak Caleg Koruptor

SHARE
Koordinator Jaringan Pemuda dan Pelajar Mandar (JEPA Mandar) Suardi Tahir

JAKARTA – Ketidakpastian bakal calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota yang berstatus mantan narapidana korupsi untuk diterima sebagai Caleg pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2019 mendatang.

Hal tersebut saat ini masih menjadi perdebatan panjang dan beda tafsir antara Bawaslu, DPR, KPU, dan Lembaga Pemerhati Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait pasal 4 ayat 3 yang berbunyi bahwa dalam seleksi bakal calon anggota legislatif secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Koordinator Jaringan Pemuda dan Pelajar Mandar (JEPA Mandar) Suardi Tahir mengatakan, Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk maju sebagai caleg selaras dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Dimana UU tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami sebagai civil society berhak untuk mengontrol Pemilu. Dan kami tegaskan kami menolak ada mantan napi korupsi jadi caleg,” ujar pemuda yang berdarah Mandar ini, Jakarta (9/9/2018).

Mantan pengurus HMI Cabang Jakarta ini menambahkan, meskipun saat ini ada mantan napi korupsi mendaftar sebagai Caleg yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat dan telah menggugat keputusan KPU tersebut dan telah dimenangkan di Bawaslu dan Panwaslu setempat, kami sebagai pemuda tetap ingin Pileg mendatang menghasilkan anggota dewan yang terhormat, bersih dari korupsi, dan amanah dalam menjalankan tugas legislasinya.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya wilayah Mandar, Sulawesi Barat agar memilih Caleg yang bersih dan jauh dari perbuatan yang mencoreng nama baik daerah,” pungkasnya. (Jay)

Baca juga :   Bamsoet Sesalkan Pimpinan KPK Tak Penuhi Undangan Pansus KPK

 

 

Facebook Comments