Jelas! DPR Sebut Permentan No 10 Tahun 2022 Tak Menghapus Subsidi Pupuk

 Jelas! DPR Sebut Permentan No 10 Tahun 2022 Tak Menghapus Subsidi Pupuk

JAKARTA –  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini menilai Peraturan Pemerintah (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara mengalokasikan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak menghapus subsidi pupuk.

Menurut Anggia, kebijakan tersebut diambil Kementerian Pertanian (Kementan) melalui diskusi bersama dengan mendapatkan arahan dari DPR RI untuk menghadapi gejolak kenaikkan pangan dan energi global.

“Saya klarifikasi ya. Ini bukan penghapusan subsidi pupuk. Tetapi memang mengurangi komoditas dan mengurangi jenis pupuknya, kalau angkanya bahkan naik angkanya itu bahkan naik tetapi memang dikurangin jadi dua dua jenis pupuk NPK sama Urea,” kata Anggia seperti keterangan yang diterima Lintas Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Sebagai informasi, hingga kini kebijakan tersebut masih ramai diperbincangkan sebagian kalangan masyarakat karena dikhawatirkan akan menghapus subsidi pupuk. Padahal, bagi Anggia, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi para petani untuk meningkatkan penerima subsidi pupuk bagi para petani.

“Tidak ada penghapusan dan tidak ada pengurangan, tidak ada, itu yang harus dipahami. Tapi memang di lapangan, inilah fungsinya masukan dari lapangan, kami ketika reses juga menerima masukan dari para petani dari semua stakeholder,” jelas Anggia.

Politisi PKB ini lebih lanjut menegaskan, soal pembatasan pupuk hanya berfokus pada Urea dan NPK karena memiliki manfaat untuk memberikan unsur hara makro esensial, pihaknya mengatakan sebagian ahli mengatakan bisa.

“Jadi gini saya sempat nanya di Raker (rapat kerja). Apakah bisa digantikan ZA itu oleh Urea, sebagian ahli tanah mengatakan itu bisa diganti oleh Urea, sebagian juga itu melihat tidak bisa diganti dengan Urea,” ungkapnya.

Kendati demikian, sambung Anggia, pihaknya akan terus mendorong agar kebutuhan pupuk masyarakat atau petani benar-benar diperhatikan. Di mana pupuk tidak lagi langka seperti sebelumnya.

“Makanya menurut saya beberapa hari, berapa bulan kita bertemu dengan konstituen, dengan stakeholder di lapangan, kemudian berkali-kali juga kita menerima tamu dari para petani dan kelompok tani. Bahkan penghasil pupuk organik, itu menjadi catatan yang penting, itu pasti akan kita bahas diraker berikutnya,” tutup Anggia.

Sebelumnya, kebijakan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 lahir sebagai upaya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengantisipasi masalah dari dampak pemulihan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, aturan tersebut untuk menyediakan rantai pasok pupuk global tetap berjalan baik bagi petani yang tidak mengebabkan harga baran dan jasa ikut naik.

“Permentan ini menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi. Selain itu, aturan ini untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat,” terang Syahrul Yasin Limpo.

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.